RUU KUHP Disahkan Jadi Undang-undang, Menkumham: Titik Awal Reformasi Penyelenggaraan Pidana
Selasa, 06 Desember 2022 - 12:20 WIB
loading...
Menkumham Yasonna H Laoly menganggap KUHP yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi titik awal reformasi bagi penyelenggaraan pidana di Indonesia. FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham ) Yasonna H Laoly menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi titik awal reformasi bagi penyelenggaraan pidana di Indonesia. Menurutnya, KUHP baru ini memuat banyak perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Yasonna menjelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur dalam KUHP baru, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Yang paling mencolok adalah aturan soal pidana mati.
"Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun," kata Yasonna mengutip keterangan resmi Kemenkumham, Selasa (6/12/2022).
Selain pidana mati, kata dia, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu. Nantinya, dimaksimalkan agar tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Adapun, keadaan-keadaan atau syarat-syarat tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak; berusia di atas 75 tahun; baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan beberapa keadaan lainnya.
Yasonna menjelaskan, terdapat tiga pidana yang diatur dalam KUHP baru, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Dalam pidana pokok, KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Yang paling mencolok adalah aturan soal pidana mati.
"Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun," kata Yasonna mengutip keterangan resmi Kemenkumham, Selasa (6/12/2022).
Selain pidana mati, kata dia, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu. Nantinya, dimaksimalkan agar tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Adapun, keadaan-keadaan atau syarat-syarat tersebut antara lain, jika terdakwa adalah anak; berusia di atas 75 tahun; baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan beberapa keadaan lainnya.
Lihat Juga :
