Trias Politica: Makna dan Penerapannya dalam Sistem Pemerintahan
Senin, 05 Desember 2022 - 16:07 WIB
loading...
Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). FOTO/MPI/ARIF JULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Trias politica merupakan istilah untuk pembagian atau pemisahan kekuasaan. Teori politik ini menyebut bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi beberapa bagian.
Trias politica berasal dari bahasa Yunani, artinya politik tiga serangkai. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Inggris, John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu. Melalui buku berjudul L'Esprit des Lois, Montesquieu menjelaskan panjang lebar mengenai teori Trias Politica.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), trias politika merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili). Indonesia termasuk negara yang menganut teori politik ini.
Berikut ini penerapan Trias Politica di Indonesia:
1. Legislatif
Kekuasaan Legislatif terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif berwenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.
Trias politica berasal dari bahasa Yunani, artinya politik tiga serangkai. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Inggris, John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu. Melalui buku berjudul L'Esprit des Lois, Montesquieu menjelaskan panjang lebar mengenai teori Trias Politica.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), trias politika merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili). Indonesia termasuk negara yang menganut teori politik ini.
Berikut ini penerapan Trias Politica di Indonesia:
1. Legislatif
Kekuasaan Legislatif terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kekuasaan legislatif berwenang untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.
Lihat Juga :
