Cak Imin: Kalah di WTO, Kita Perlu Bikin Aliansi Berbasis Komoditi
Senin, 05 Desember 2022 - 14:06 WIB
loading...
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, Indonesia perlu membuat aliansi berbasis komoditi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kekalahan Indonesia di World Trade Organization (WTO) dalam gugatan soal komoditi nikel menunjukkan bahwa ada kekuatan global yang terus memaksa Indonesia untuk melakukan ekspor bahan mentah.
"Pembatasan atau pelarangan ekspor bahan mentah merupakan policy nasional kita untuk mendorong kepentingan hilirisasi industri dalam negeri. Namun pemaksaan ekspor ini malah akan menguntungkan negara-negara lain, khususnya barat," tegas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Senin (5/12/2022).
Cak Imin, demikian biasa dipanggil, juga menekankan perlunya perubahan policy perdagangan global Indonesia, bahkan pergeseran orientasi hubungan luar negeri. "Sekarang kita lihat juga bagaimana negara-negara barat sepakat membatasi harga minyak Rusia menjadi 60 dollar/barrel. Sebagai balasan atas policy OPEC+ yang mengurangi produksi minyak mereka sebanyak 2 juta barrel/hari," ucapnya.
Baca juga: RI Digugat Eropa Soal Nikel dan Kalah di WTO, Jokowi: Nanti Ada Babak ke-2
Model persekutuan dagang berbasis produsen komoditi seperti OPEC itu mendesak untuk dilakukan Indonesia. Semacam aliansi antarnegara berbasis komoditi.
Baca juga: Kalah Gugatan Soal Larangan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi Pastikan RI Naik Banding
”Misalnya untuk batu bara, kita bisa membangun persekutuan dengan Afrika Selatan, Rusia, Australia sebagai sesama produsen. Untuk nikel bisa dengan Caledonia, Filipina. Untuk gas bisa dengan Qatar, UEA, Kazakhstan, Rusia. Agar stabilitas harga dan pasokan terjamin. Juga lebih mandiri menentukan kuantitas ekspor," katanya.
Cak Imin menegaskan Indonesia ini produsen nikel dan sawit terbesar dunia, penghasil timah nomor 2 dunia, nomor 4 di batu bara dunia, pemilik cadangan gas terbesar se Asia Pasifik serta produsen karet nomor 6. "Kalau kita tidak bersekutu dengan sesama produsen, maka kita akan terus jadi sasaran pemaksaan dan blackmail dari negara-negara barat. Lha wong barangnya punya kita kok mereka yang maksa-maksa," tegasnya.
"Pembatasan atau pelarangan ekspor bahan mentah merupakan policy nasional kita untuk mendorong kepentingan hilirisasi industri dalam negeri. Namun pemaksaan ekspor ini malah akan menguntungkan negara-negara lain, khususnya barat," tegas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Senin (5/12/2022).
Cak Imin, demikian biasa dipanggil, juga menekankan perlunya perubahan policy perdagangan global Indonesia, bahkan pergeseran orientasi hubungan luar negeri. "Sekarang kita lihat juga bagaimana negara-negara barat sepakat membatasi harga minyak Rusia menjadi 60 dollar/barrel. Sebagai balasan atas policy OPEC+ yang mengurangi produksi minyak mereka sebanyak 2 juta barrel/hari," ucapnya.
Baca juga: RI Digugat Eropa Soal Nikel dan Kalah di WTO, Jokowi: Nanti Ada Babak ke-2
Model persekutuan dagang berbasis produsen komoditi seperti OPEC itu mendesak untuk dilakukan Indonesia. Semacam aliansi antarnegara berbasis komoditi.
Baca juga: Kalah Gugatan Soal Larangan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi Pastikan RI Naik Banding
”Misalnya untuk batu bara, kita bisa membangun persekutuan dengan Afrika Selatan, Rusia, Australia sebagai sesama produsen. Untuk nikel bisa dengan Caledonia, Filipina. Untuk gas bisa dengan Qatar, UEA, Kazakhstan, Rusia. Agar stabilitas harga dan pasokan terjamin. Juga lebih mandiri menentukan kuantitas ekspor," katanya.
Cak Imin menegaskan Indonesia ini produsen nikel dan sawit terbesar dunia, penghasil timah nomor 2 dunia, nomor 4 di batu bara dunia, pemilik cadangan gas terbesar se Asia Pasifik serta produsen karet nomor 6. "Kalau kita tidak bersekutu dengan sesama produsen, maka kita akan terus jadi sasaran pemaksaan dan blackmail dari negara-negara barat. Lha wong barangnya punya kita kok mereka yang maksa-maksa," tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
