Dampak Corona, Kebijakan Airlangga Hartarto Terkait UMKM Tepat

JAKARTA - Pegiat pemberdayaan UMKM Intan Selni Permata Putri menilai langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk kembali menghidupkan UMKM melalui berbagai kebijakan stimulus sudah tepat.

(Baca juga: Pulih 11 Orang, Total 765 WNI di Luar Negeri Sembuh Covid-19)

"Hampir di semua negara saat terjadi krisis mengutamakan para pelaku usaha mikro agar tetap berjalan. Saat krisis Indonesia tahun 1998 pun UMKM berperan sangat penting dalam menggerakkan kembali perekonomian saat itu. Jadi, langkah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sangat tepat dan sudah seharusnya dilakukan," kata Intan Selni di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto ini berharap, adanya bantuan pemerintah seperti stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penjaminan modal kerja maka sektor riil bisa hidup kembali dan menyerap lapangan pekerjaan.

"Ada dua aspek yang sangat penting di dalam menghidupkan kembali ekonomi masyarakat. Pertama adalah meningkatkan supply and demand. Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan. UMKM tentunya berperan dalam upaya penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

(Baca juga: Menko PMK Tegaskan Salat Idul Adha Tetap Mengacu Status Zonasi)

Senada dengan Intan Selni, pengamat ekonomi Gigih Prihantono menilai, UMKM menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk memulihkan ekonomi saat pendemi dan pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor riil dan ekonomi kerakyatan harus benar-benar hidup terlebih dahulu sebelum sektor ekonomi lain.

"Langkah pemerintah yang memberikan stimulus berupa insentif pajak, subsidi angsuran, bantuan modal kerja, dan bantuan lain untuk UMKM sudah tepat karena yang perlu dihidupkan terlebih dahulu adalah sektor ekonomi yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil," katanya.

Meskipun demikian, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai bantuan yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan merata.

"Kunci menghidupkan kembali sektor riil, terutama UMKM adalah kemerataan pemberian bantuan. Jangan sampai ada diskriminasi pemberian bantuan, sehingga UMKM yang sebenarnya sangat butuh bantuan malah tidak mendapatkannya," ujarnya.

Dia pun menyarankan agar pemerintah tidak pasif dalam memberikan bantuan dengan cara menyosialisasikannya informasi bantuan dan stimulis hingga ke pelosok, sehingga UMKM di pedalaman juga bisa menerima manfaat.

"Sosialisasi ini sangat penting dan data UMKM yang akan menerima manfaat juga tidak kalah penting. Jadi menurut saya pemerintah harus gencar menginformasikan dan menyosialisasikan stimulus dan bantuan tersebut hingga seluruh pelosok Indonesia," pungkasnya.