Kemendes PDTT Peroleh DIPA Rp2,99 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menghadiri penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta. Di mana Kemendes PDTT pada tahun anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp2,99 triliun.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Jokowi mengingatkan situasi ekonomi di dunia saat ini masih bergejolak. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. “Ini adalah kerja keras kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Saat ini tingkat inflasi nasional masih cukup terkendali, yakni 5,8%. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bahkan mencapai di atas 10% hingga 75%.
Kinerja ekonomi Indonesia dinilai cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44%. Sedangkan pada kuartal ketiga mencapai 58%. Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan berturut-turut. Jokowi meminta kepala daerah memantau secara ketat pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Hal itu mengingat inflasi tinggi menjadi momok semua negara.
"Untuk pemda, gubernur, bupati dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," pesan Presiden.
Jokowi juga mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Kebijakan ketiga yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD. Jokowi mengingatkan situasi ekonomi di dunia saat ini masih bergejolak. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. “Ini adalah kerja keras kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
Saat ini tingkat inflasi nasional masih cukup terkendali, yakni 5,8%. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia yang bahkan mencapai di atas 10% hingga 75%.
Kinerja ekonomi Indonesia dinilai cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 sebesar 5,44%. Sedangkan pada kuartal ketiga mencapai 58%. Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan berturut-turut. Jokowi meminta kepala daerah memantau secara ketat pergerakan inflasi di daerah masing-masing. Hal itu mengingat inflasi tinggi menjadi momok semua negara.
"Untuk pemda, gubernur, bupati dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali. Ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," pesan Presiden.
Jokowi juga mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
Kebijakan ketiga yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," kata Jokowi.
Explore More