Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah
Kamis, 01 Desember 2022 - 20:27 WIB
loading...
A
A
A
Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri merupakan upaya enghasilkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan memiliki standar. Data tersebut selama ini sudah ada, tetapi harus ditata dan dikelola agar terintegrasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
"Namanya Satu Data, bukan data yang satu. Pengelolaannya dan manajemennya yang satu. Data yang banyak dan berserak-serak tadi, data yang sebetulnya sudah ada kemudian dilihat apakah sudah akurat dan apakah sudah standar. Makanya ini harus kita kerjakan secara lembaga," ujarnya.
Secara khusus, Suhajar menyinggung tentang pengelolaan data pemerintahan daerah. Ia mengatakan perlu perumusan yang lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan kerumitan.
"Apakah semua data dari Pemda akan masuk ke Kementerian Dalam Negeri? Tata kelolanya seperti apa, alur datanya bagaimana. Apakah akan kita biarkan berserak-serak seperti kabel telepon atau listrik di pinggir jalan raya? Apa tidak kita jadikan satu utilitas, supaya alurnya jelas? Ke mana alur datanya? Semua harus masuk dulu ke Kemendagri," katanya.
Di lain sisi, Suhajar mengingatkan pentingnya pelayanan berbasis integrasi data bagi peningkatan daya saing negara. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat yang semakin menginginkan pelayanan yang cepat berbasis data terintegrasi.
"Namanya Satu Data, bukan data yang satu. Pengelolaannya dan manajemennya yang satu. Data yang banyak dan berserak-serak tadi, data yang sebetulnya sudah ada kemudian dilihat apakah sudah akurat dan apakah sudah standar. Makanya ini harus kita kerjakan secara lembaga," ujarnya.
Secara khusus, Suhajar menyinggung tentang pengelolaan data pemerintahan daerah. Ia mengatakan perlu perumusan yang lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan kerumitan.
"Apakah semua data dari Pemda akan masuk ke Kementerian Dalam Negeri? Tata kelolanya seperti apa, alur datanya bagaimana. Apakah akan kita biarkan berserak-serak seperti kabel telepon atau listrik di pinggir jalan raya? Apa tidak kita jadikan satu utilitas, supaya alurnya jelas? Ke mana alur datanya? Semua harus masuk dulu ke Kemendagri," katanya.
Di lain sisi, Suhajar mengingatkan pentingnya pelayanan berbasis integrasi data bagi peningkatan daya saing negara. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat yang semakin menginginkan pelayanan yang cepat berbasis data terintegrasi.
Lihat Juga :
