Maria Pauline Diekstradisi, DPR: Masih Ada Harun Masiku dan Djoko Tjandra
Kamis, 09 Juli 2020 - 16:23 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Ekstradisi buronan tersangka pembobolan BNI Rp1,7 triliun Maria Pauline Lumowa dari Serbia menjadi sorotan banyak pihak. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengapresiasi sukses ekstradisi itu sekaligus mengingatkan bahwa pemerintah masih punya banyak buronan kakap lain yang mesti dibekuk.
Sebut saja dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra dan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Dua kasus itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Melihat keberhasilan ini tentu kita berharap dan punya keyakinan, selama ada political will yang kuat dari pemerintah, seharusnya akan lebih banyak lagi DPO atau buronan yang lari ke luar negeri bisa dipulangkan," kata Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Kamis (9/7/2020).
(Baca: Ekstradisi Maria Pauline Bisa Ditiru untuk Bawa Pulang Djoko Tjandra)
"Namun demikian banyak pekerjaan rumah Kemenkumham khususnya di Dirjen Imigrasi yang harus diperbaiki. Potret buruk terkait dengan kasus Harun Masiku, dan Djoko Tjandra mestinya mesti evaluasi mendasar buat perbaikan kinerja dan sistem keimigrasian yang dibangun dengan uang negara," tambah Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat ini.
Sebut saja dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra dan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Dua kasus itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Melihat keberhasilan ini tentu kita berharap dan punya keyakinan, selama ada political will yang kuat dari pemerintah, seharusnya akan lebih banyak lagi DPO atau buronan yang lari ke luar negeri bisa dipulangkan," kata Didik Mukrianto kepada SINDOnews, Kamis (9/7/2020).
(Baca: Ekstradisi Maria Pauline Bisa Ditiru untuk Bawa Pulang Djoko Tjandra)
"Namun demikian banyak pekerjaan rumah Kemenkumham khususnya di Dirjen Imigrasi yang harus diperbaiki. Potret buruk terkait dengan kasus Harun Masiku, dan Djoko Tjandra mestinya mesti evaluasi mendasar buat perbaikan kinerja dan sistem keimigrasian yang dibangun dengan uang negara," tambah Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat ini.
Lihat Juga :
