Dorong Ekonomi Berjalan, Pemerintah Harus Susun Strategi Kebijakan

Kamis, 09 Juli 2020 - 11:40 WIB
loading...
Dorong Ekonomi Berjalan, Pemerintah Harus Susun Strategi Kebijakan
Jenggala Center menggelar dalam webinar bertema Ekonomi VS Kesehatan Era New Normal?, Kamis, (8/7/2020). Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 sangat berdampak secara sosial, ekonomi, kesehatan. Pemerintah pun didorong untuk membuat berbagai opsi kebijakan strategis agar roda ekonomi berjalan.

Pemulihan ekonomi di era new normal harus segera dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Dunia usaha harus terus hidup dengan membuat pola baru pada era new normal. Catatannya, tetap mengikuti protokoler kesehatan," kata Ketua Umum Perempuan Jenggala Center, Vicky Kartiwa, dalam webinar bertema 'Ekonomi VS Kesehatan Era New Normal?', Kamis, (8/7/2020). (Baca juga: Ternyata Corona Bisa Menyebar di Udara, Masker Wajib Dipakai)

Senada dengan Vicky, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Sebab jika hanya berat pada dari sisi kesehatan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menambah pengangguran dan menjadi beban lebih berat pemerintah. (Baca juga: Menkeu Rogoh Rp607,7 T untuk Pemulihan Ekonomi, Ini Realisasinya)

"Banyaknya yang dirumahkan atau yang di-PHK, untuk mereka akan di-rehired (dipekerjakan) kembali mungkin nggak semuanya dalam keadaan new normal ini. Itu yang perlu diperhatikan juga," jelasnya.

Dari sisi kesehatan, praktisi kesehatan yang juga Ketua Unit Donor Darah PMI, dr Linda Lukitari W menjelaskan, bahwa di era new normal, semua aktivitas manusia harus berubah terutama dalam pemeliharaan kesehatan. "Masyarakat harus menanamkan kesadaran pribadi untuk menerapkan pola hidup sehat serta menjalankan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya. (Lihat foto: Masuki New Normal dengan Masker Kain Trendi Khas Baduy)

Mantan menteri keuangan yang juga Komisaris Utama PT Bank Mandiri, Chatib Basri menyebut mengatasi dampak Covid-19 juga perlu adanya perlindungan sosial bagi masyarakat.

Dari sektor ekonomi dia bercerita, dalam menghadapi krisis pada 2008 pada kondisi ekonomi eksternal rusak, pemerintah membuat stimulus yang difokuskan kepada domestik. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskalnya untuk daya beli masyarakat dan juga memberikan potongan pajak terhadap industri.

"Sama halnya hari ini pemerintah dalam memulihkan ekonomi di era new normal haruslah menggunkan banyak opsi, termasuk meningkatkan penjaminan terhadap UMKM baik kecil maupun menegah," jelasnya.

Akademisi Universitas Indonesia, Imam Prasodjo menyebut, siapapun yang bertahan pasca-corona ini, akan menghuni dunia yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dunia baru dengan cara hidup yang baru dengan pengawasan totaliter dalam penerapan protokoler dan solidaritas. "Yang bertahan dari virus corona akan mengalami hal itu," jelas Imam.

Dewan Penasehat Jenggala Center, Iskandar Mandji mendorong pemerintah serius membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19. “Kita semua tahu bahwa pandemi Covid-19 adalah permasalahan yang membutuhkan jalan keluar serius, pemerintah tidak boleh maju mundur dalam hal ini. Perlu penetapan kebijakan yang optimal," jelasnya.

Ketua Umum Jenggala Center, Ibnu Munzir menilai, skenario new normal merupakan salah satu langkah bijakan pemerintah dalam membangkitkan roda ekonomi. Sekaligus pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga kedepan tidak ada lagi memperdebatkan mana yang aharua didahulukan antara ekonomi dan kesehatan. “Dalam Pandemi Covid-19, tidak lagi terjadi dilema," kata Ibnu.
(poe)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1716 seconds (0.1#10.140)