Profil Marsekal Fadjar Prasetyo, Penerbang Pesawat Tempur yang Jadi Calon Panglima TNI

JAKARTA - Kurang dari sebulan, tepatnya 21 Desember 2022, masa jabatan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan berakhir. Jenderal Andika pun kemudian memasuki masa pensiun.

Atas kondisi ini, ada sejumlah nama yang dijagokan menggantikan posisi Jenderal Andika. Di antaranya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo .

Penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk dengan callsign 'Bobcat' ini menjabat sebagai KSAU sejak tanggal 20 Mei 2020.



Pangkat Jenderal Bintang Satu atau Marsekal Muda TNI mulai tersemat di pundak Fadjar pada Oktober 2016. Dia pun kembali bertugas di Halim sebagai Komandan Landasan Udara Halim Perdanakusuma menggantikan Marsma TNI Sri Mulyo Handoko.

Kariernya mulai gemilang setelah dipindah tugaskan untuk menjaga wilayah udara Indonesia bagian barat, meliputi seluruh Sumatra, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, pada tahun 2019.

Fadjar juga disebut telah berhasil untuk membawa Koopsau I membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial kemanusiaan. Salah satunya seperti evakuasi korban unjuk rasa di Wamena.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dan Peningkatan Status 23 Komando Resort Militer dari Tipe B Menjadi Tipe A.

Kogabwilhan berperan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI dari tiga matra di seluruh Indonesia. Dari sini Fadjar dipercaya oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengisi posisi tersebut.

Pemilik Brevet Komando Kopasgat ini bertanggung jawab atas wilayah darat, laut, dan udara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

Hingga akhirnya pada Mei 2020 lalu dia menjabat sebagai KSAU melalui Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 2020. Selain itu, Jokowi juga mengangkat Fadjar menjadi perwira tinggi Angkatan Udara dengan pangkat marsekal dengan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2020.