Komisi VI DPR Dorong Penguatan AirNav Indonesia
loading...
Anggota Komisi VI DPR Muhammad Rapsel Ali mendorong penguatan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Muhammad Rapsel Ali mendorong penguatan AirNav Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia. Dua pesawat asing tidak terdeteksi radar masuk ke wilayah Indonesia saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali.
Lolosnya dua pesawat asing dari deteksi radar sebelumnya diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dua pesawat itu hanya terdeteksi oleh radar milik TNI.
"Airnav masih banyak kekurangan radar meskipun sudah kita (Komisi VI DPR) setujui memberikan suntikan dana Rp790 miliar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN)," kata Rapsel dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (22/11/2022).
Politikus asal Sulawesi Selatan ini mengakui bahwa anggaran sebesar Rp790 miliar terlalu kecil untuk melindungi wilayah Republik Indonesia yang cukup luas. Menurutnya, Indonesia membutuhkan fasilitas radar teknologi tinggi, baik untuk militer maupun sipil.
Menurut Rapsel, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, jika pertahanan udara bobol, maka pertahanan darat pun juga bisa ikut jebol. "Radar udara, radar laut, maupun radar darat secara teknologi harus terintegerasi sebagai satu kesatuan. Terintegrasi dengan alutsista utama sehingga radar sangat dibutuh negara kita," katanya.
Rapsel berharap dukungan semua pihak untuk penguatan AirNav, termasuk dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai selaku mitra strategis.
Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui sempat kecolongan saat menjaga KTT G20 Bali. Dua pesawat asing yang datang sempat tidak terdeteksi radar.
"Ada pesawat-pesawat, saya tidak ingin menyebutkan (pemiliknya), kedatangan itu tidak terdeteksi aplikasi yang komersil. Tapi dari aplikasi TNI, kita tahu bahwa oh ini yang datang," katanya dikutip dari video yang beredar.
Lolosnya dua pesawat asing dari deteksi radar sebelumnya diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dua pesawat itu hanya terdeteksi oleh radar milik TNI.
"Airnav masih banyak kekurangan radar meskipun sudah kita (Komisi VI DPR) setujui memberikan suntikan dana Rp790 miliar melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN)," kata Rapsel dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (22/11/2022).
Politikus asal Sulawesi Selatan ini mengakui bahwa anggaran sebesar Rp790 miliar terlalu kecil untuk melindungi wilayah Republik Indonesia yang cukup luas. Menurutnya, Indonesia membutuhkan fasilitas radar teknologi tinggi, baik untuk militer maupun sipil.
Menurut Rapsel, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, jika pertahanan udara bobol, maka pertahanan darat pun juga bisa ikut jebol. "Radar udara, radar laut, maupun radar darat secara teknologi harus terintegerasi sebagai satu kesatuan. Terintegrasi dengan alutsista utama sehingga radar sangat dibutuh negara kita," katanya.
Rapsel berharap dukungan semua pihak untuk penguatan AirNav, termasuk dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai selaku mitra strategis.
Untuk diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui sempat kecolongan saat menjaga KTT G20 Bali. Dua pesawat asing yang datang sempat tidak terdeteksi radar.
"Ada pesawat-pesawat, saya tidak ingin menyebutkan (pemiliknya), kedatangan itu tidak terdeteksi aplikasi yang komersil. Tapi dari aplikasi TNI, kita tahu bahwa oh ini yang datang," katanya dikutip dari video yang beredar.
(abd)
Explore More