BNPT Waspadai Potensi Gerakan Radikal Jelang Pemilu 2024
Selasa, 22 November 2022 - 20:22 WIB
loading...
A
A
A
Nurwakhid menyebut BNPT telah membangun kesiapsiagaan nasional guna mengantisipasi segala bentuk gangguan, ancaman, dan hambatan dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024 dari segala aksi terorisme dan radikalisme dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
"Tentu kami sesuai dengan amanah Undang Undang No 5 Tahun 2018 tetang Penanggulangan Terorisme, maka kami selalu membangun kesiapsiagaan nasional, membangun jiwa nasionalisme, penerapan kontra radikalisasi, baik itu kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dan tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam kebijakan Pentahelix BNPT," katanya.
Mantan Kapolres Gianyar ini juga menyebut tidak menutup kemungkinan ke depannya BNPT akan melakukan dialog dan koordinasi dengan partai politik sebagai peserta dalam Pemilu 2024. Menurutnya, radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.
Nurwakhid berharap agar Indonesia segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dan mengancam Pancasila. Dengan adanya regulasi tersebut, maka pencegahan paham radikal dan terorisme tidak hanya terbatas melalui program soft-approach.
"Lebih dari itu, pencegahannya bisa dimaksimalkan dengan upaya law-enforcement atau yang sering disebut dengan istilah pre-emptive justice melalui regulasi yang kuat," kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.
"Tentu kami sesuai dengan amanah Undang Undang No 5 Tahun 2018 tetang Penanggulangan Terorisme, maka kami selalu membangun kesiapsiagaan nasional, membangun jiwa nasionalisme, penerapan kontra radikalisasi, baik itu kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi dan tentunya kami melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam kebijakan Pentahelix BNPT," katanya.
Mantan Kapolres Gianyar ini juga menyebut tidak menutup kemungkinan ke depannya BNPT akan melakukan dialog dan koordinasi dengan partai politik sebagai peserta dalam Pemilu 2024. Menurutnya, radikalisme dan terorisme merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.
Nurwakhid berharap agar Indonesia segera memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dan mengancam Pancasila. Dengan adanya regulasi tersebut, maka pencegahan paham radikal dan terorisme tidak hanya terbatas melalui program soft-approach.
"Lebih dari itu, pencegahannya bisa dimaksimalkan dengan upaya law-enforcement atau yang sering disebut dengan istilah pre-emptive justice melalui regulasi yang kuat," kata mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol ini.
(abd)
Lihat Juga :
