Pendataan Perusahaan Pers Bukan Pengganti SIUPP
Sabtu, 19 November 2022 - 14:55 WIB
loading...
Imam Wahyudi. FOTO/DOK KORAN SINDO
A
A
A
Imam Wahyudi
Anggota Dewan Pers (2013-2019)
Senin (7/11) Dewan Pers mulai menggelar uji publik draf Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers. Sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
Draf peraturan dirumuskan dari serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Pers, organisasi pers dan segmen masyarakat yang terkait dengan peraturan. Uji Publik dilakukan sebelum draft ditetapkan rapat pleno Dewan Pers sebagai Peraturan Dewan Pers.
UU No 40/1999 merupakan RUU inisiatif pemerintah. Pada pasal 6 RUU tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap penerbitan pers didaftarkan ke Departemen Penerangan. Pendaftaran diajukan oleh pemimpin perusahaan dengan melampirkan formulir yang menyebutkan nama perusahaan pers, pemimpin penerbitan, alamat serta salinan akte perusahaan.
Tanda pendaftaran penerbitan pers dikeluarkan selambat-lambatnya 15 hari setelah persyaratan diterima. Pada pasal 14 disebutkan, penerbitan pers yang tidak mendaftar, didenda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp100.000.000.
Pemerintah berpendapat, pendaftaran diperlukan untuk kepentingan pendataan perusahaan pers, mencegah adanya nama media yang sama serta untuk mengidentifikasi siapa penanggungjawab suatu perusahaan pers. Namun dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi I, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) menentang keras ketentuan ini. Mereka khawatir kewajiban pendaftaran ke Departemen Penerangan (Deppen) bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk kembali mengatur dan mengontrol pers.
Sebagaimana yang terekam dalam “Memorie Van Toelichting” UU No 40/ 1999 tentang Pers, pemerintah bersikukuh kewajiban pendaftaran sangat diperlukan dan harus tetap ada. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), FPDI dan Fraksi ABRI sependapat dengan pemerintah. Akhirnya setelah dilakukanlobiantar fraksi, disepakati istilah pendaftaran diganti dengan pendataan. Pendataan perusahaan pers tidak dilakukan Departemen Penerangan, tetapi oleh Dewan Pers.
Hakikat Pers
Dalam UU Pers sebelumnya, penentuan mengenai pers dan bukan pers ditentukan oleh syarat formil berupa ada tidaknya Surat Izin Perusahaan Pers (SIUPP). Media pers yang beroperasi tanpa SIUPP dianggap ilegal dan pengelolanya bisa dipidana. Persis dengan praktik lisensi dalam sistem pers otoritarian. UU No 40/1999 tentang Pers, tidak menuntut syarat perizinan. Hakikat pers, ditentukan oleh aspek materiil berupa kegiatan dan produk yang dihasilkan.
Anggota Dewan Pers (2013-2019)
Senin (7/11) Dewan Pers mulai menggelar uji publik draf Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers. Sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
Draf peraturan dirumuskan dari serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Pers, organisasi pers dan segmen masyarakat yang terkait dengan peraturan. Uji Publik dilakukan sebelum draft ditetapkan rapat pleno Dewan Pers sebagai Peraturan Dewan Pers.
UU No 40/1999 merupakan RUU inisiatif pemerintah. Pada pasal 6 RUU tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap penerbitan pers didaftarkan ke Departemen Penerangan. Pendaftaran diajukan oleh pemimpin perusahaan dengan melampirkan formulir yang menyebutkan nama perusahaan pers, pemimpin penerbitan, alamat serta salinan akte perusahaan.
Tanda pendaftaran penerbitan pers dikeluarkan selambat-lambatnya 15 hari setelah persyaratan diterima. Pada pasal 14 disebutkan, penerbitan pers yang tidak mendaftar, didenda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp100.000.000.
Pemerintah berpendapat, pendaftaran diperlukan untuk kepentingan pendataan perusahaan pers, mencegah adanya nama media yang sama serta untuk mengidentifikasi siapa penanggungjawab suatu perusahaan pers. Namun dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi I, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) menentang keras ketentuan ini. Mereka khawatir kewajiban pendaftaran ke Departemen Penerangan (Deppen) bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk kembali mengatur dan mengontrol pers.
Sebagaimana yang terekam dalam “Memorie Van Toelichting” UU No 40/ 1999 tentang Pers, pemerintah bersikukuh kewajiban pendaftaran sangat diperlukan dan harus tetap ada. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), FPDI dan Fraksi ABRI sependapat dengan pemerintah. Akhirnya setelah dilakukanlobiantar fraksi, disepakati istilah pendaftaran diganti dengan pendataan. Pendataan perusahaan pers tidak dilakukan Departemen Penerangan, tetapi oleh Dewan Pers.
Hakikat Pers
Dalam UU Pers sebelumnya, penentuan mengenai pers dan bukan pers ditentukan oleh syarat formil berupa ada tidaknya Surat Izin Perusahaan Pers (SIUPP). Media pers yang beroperasi tanpa SIUPP dianggap ilegal dan pengelolanya bisa dipidana. Persis dengan praktik lisensi dalam sistem pers otoritarian. UU No 40/1999 tentang Pers, tidak menuntut syarat perizinan. Hakikat pers, ditentukan oleh aspek materiil berupa kegiatan dan produk yang dihasilkan.
Lihat Juga :
