Peneliti BRIN: Muhammadiyah Payung Besar Dinamika Politik Indonesia
Jum'at, 18 November 2022 - 15:40 WIB
loading...
Peneliti BRIN Ahmad Najib Burhani menyebut Muhammadiyah sebagai payung bear dimanika politik di Tanah Air. Foto/tangkapan layar UMM TV
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengatakan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Solo tidak akan membahas Pemilu 2024. Muktamar akan membahas isu-isu strategis yang lebih besar meliputi kebangsaan, keumatan, dan Muhammadiya sendiri.
Politik nasional saat ini dan ke depannya menjadi bagian di dalamnya. “Jadi, tidak secara spesifik muktamar itu membahas katakanlah pemilu 2024,” ucapnya.
Menurut Najib, Muhammadiyah itu mempunyai peran yang jauh lebih besar, yakni menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok yang ada di negara ini. “Jadi payung di dalam dinamika perpolitikan yang ada di dalam negeri. Itu akan diperankan oleh Muhammadiyah. Harapannya, tentu saja bahwa transisi politik dan kepemimpinan dalam negeri itu tidak membawa kepada keburukan,” paparnya.
Baca juga: Anwar Abbas: Muhammadiyah Dukung Pemilu 2024 Luber dan Jurdil
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah itu mengungkapkan salah satu permasalahan yang muncul ketika terjadi transisi kepemimpinan, yakni arah kebijakan dan program-program kerap berubah. Menurut, kebijakan dan program yang sudah baik dari pemerintah sebelumnya sebaiknya dipertahankan atau dilanjutkan. Visi pembangunan Indonesia harus direncanakan dengan baik dan jangka panjang.
“Jadi, kita berharap sebuah long estafet. Sebuah tongkat estafet yang berkelanjutan antara satu pemerintahan atau presiden berikutnya yang diperlukan untuk membangun bangsa ini. Tidak hanya sekedar berpikir 5 atau 10 tahun, tetapi panjang dan bersama-sama kita berpikir untuk membangun negara ini,” tegasnya.
Muhammadiyah, menurutnya, akan terus menyuarakan dan mengingatkan pesan-pesan moral seperti itu kepada pemerintah atau siapapun pemimpin Indonesia. “Cara kita melakukan dan menekankan tentang pentingnya hal tersebut dengan sebuah argumentasi dan narasi-narasi positif tentang pentingnya menjaga konsistensi dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Politik nasional saat ini dan ke depannya menjadi bagian di dalamnya. “Jadi, tidak secara spesifik muktamar itu membahas katakanlah pemilu 2024,” ucapnya.
Menurut Najib, Muhammadiyah itu mempunyai peran yang jauh lebih besar, yakni menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok yang ada di negara ini. “Jadi payung di dalam dinamika perpolitikan yang ada di dalam negeri. Itu akan diperankan oleh Muhammadiyah. Harapannya, tentu saja bahwa transisi politik dan kepemimpinan dalam negeri itu tidak membawa kepada keburukan,” paparnya.
Baca juga: Anwar Abbas: Muhammadiyah Dukung Pemilu 2024 Luber dan Jurdil
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah itu mengungkapkan salah satu permasalahan yang muncul ketika terjadi transisi kepemimpinan, yakni arah kebijakan dan program-program kerap berubah. Menurut, kebijakan dan program yang sudah baik dari pemerintah sebelumnya sebaiknya dipertahankan atau dilanjutkan. Visi pembangunan Indonesia harus direncanakan dengan baik dan jangka panjang.
“Jadi, kita berharap sebuah long estafet. Sebuah tongkat estafet yang berkelanjutan antara satu pemerintahan atau presiden berikutnya yang diperlukan untuk membangun bangsa ini. Tidak hanya sekedar berpikir 5 atau 10 tahun, tetapi panjang dan bersama-sama kita berpikir untuk membangun negara ini,” tegasnya.
Muhammadiyah, menurutnya, akan terus menyuarakan dan mengingatkan pesan-pesan moral seperti itu kepada pemerintah atau siapapun pemimpin Indonesia. “Cara kita melakukan dan menekankan tentang pentingnya hal tersebut dengan sebuah argumentasi dan narasi-narasi positif tentang pentingnya menjaga konsistensi dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan,” ungkapnya.
Lihat Juga :
