Anwar Abbas: Muhammadiyah Dukung Pemilu 2024 Luber dan Jurdil
loading...
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Muhammadiyah menjalin hubungan yang baik dengan semua parpol. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Sebagai organisasi Islam modern terbesar, sangat wajar Muhammadiyah menjadi daya tarik bagi kepentingan politik praktis. Tetapi sejauh ini Muhammadiyah mampu mempertahankan posisi sebagai gerakan dakwah di berbagai bidang tanpa perlu larut dalam gelanggang politik praktis.
Meskipun begitu, sikap politik Muhammadiyah toh tetap ditunggu. Pun demikian dalam Muktamar ke-48 di Solo pada 18-20 November 2022. Muktamar akan memilih 13 pengurus untuk lima tahun ke depan yang di antaranya menghadapi momentum Pemilu 2024. Bagaimana Muhammadiyah bakal menghadapinya?
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Muhammadiyah mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil). Pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harus dilaksanakan dengan penuh sukacita. Tidak boleh ada tindakan-tindakan kecurangan dan ketidakadilan.
“Seandainya pemilunya bisa kita selenggarakan seperti itu, maka dia bener-benar menjadi pesta demokrasi. Dan semua akan menerimanya, termasuk yang kalah akan bisa menerimanya karena diterapkan secara fair,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (16/11/2022).
Pria asal Minang itu menegaskan Muhammadiyah tidak akan berpolitik praktis tetapi selalu menjaga kedekatan dan berhubungan baik dengan parpol-parpol yang ada di Tanah Air. “Jadi teman yang kritis. Kalau baik ya didukung. Kalau salah ya diingatkan. Posisi Muhammadiyah itu menjaga supaya dunia perpolitikan di Tanah Air berlangsung dengan baik dan menjunjung tinggi akhlak dan moralitas,” paparnya.
Muhammadiyah meyakini Indonesia harus bersatu jika ingin maju. Anwar Abbas mengutip pernyataan Jenderal Soedirman, salah satu tokoh besar Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Panglima TNI pertama ini pernah berucap,”Kalau kalian ingin menang, kalian harus kuat. Supaya kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin bersilaturahmi”.
“Muhammadiyah mau berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama dan yang lain berbeda, dan budaya (juga), enggak masalah. Karena itu bukan faktor yang bisa membuat kita terpecah-belah. Kita lihat itu sebagai kekayaan yang bisa mempersatukan kita sebagai bangsa,” ucap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Meskipun begitu, sikap politik Muhammadiyah toh tetap ditunggu. Pun demikian dalam Muktamar ke-48 di Solo pada 18-20 November 2022. Muktamar akan memilih 13 pengurus untuk lima tahun ke depan yang di antaranya menghadapi momentum Pemilu 2024. Bagaimana Muhammadiyah bakal menghadapinya?
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Muhammadiyah mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil). Pemilu merupakan pesta demokrasi, maka harus dilaksanakan dengan penuh sukacita. Tidak boleh ada tindakan-tindakan kecurangan dan ketidakadilan.
“Seandainya pemilunya bisa kita selenggarakan seperti itu, maka dia bener-benar menjadi pesta demokrasi. Dan semua akan menerimanya, termasuk yang kalah akan bisa menerimanya karena diterapkan secara fair,” ujarnya saat dihubungi Koran SINDO, Rabu (16/11/2022).
Pria asal Minang itu menegaskan Muhammadiyah tidak akan berpolitik praktis tetapi selalu menjaga kedekatan dan berhubungan baik dengan parpol-parpol yang ada di Tanah Air. “Jadi teman yang kritis. Kalau baik ya didukung. Kalau salah ya diingatkan. Posisi Muhammadiyah itu menjaga supaya dunia perpolitikan di Tanah Air berlangsung dengan baik dan menjunjung tinggi akhlak dan moralitas,” paparnya.
Muhammadiyah meyakini Indonesia harus bersatu jika ingin maju. Anwar Abbas mengutip pernyataan Jenderal Soedirman, salah satu tokoh besar Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Panglima TNI pertama ini pernah berucap,”Kalau kalian ingin menang, kalian harus kuat. Supaya kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin bersilaturahmi”.
“Muhammadiyah mau berteman dengan siapa saja meskipun berbeda agama dan yang lain berbeda, dan budaya (juga), enggak masalah. Karena itu bukan faktor yang bisa membuat kita terpecah-belah. Kita lihat itu sebagai kekayaan yang bisa mempersatukan kita sebagai bangsa,” ucap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
(muh)
Lihat Juga :
