Wapres Ingatkan ASN Permudah Birokrasi dan Berjiwa Pancasila

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara ( ASN ) sebagai bagian dari birokrasi dituntut berintegritas dan berjiwa Pancasila, tidak hanya berkompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Apalagi, birokrasi memegang peranan penting dalam upaya pemulihan sosial ekonomi.

Mengingat, pemerintah Indonesia secara intens tengah mengelola berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah. “Nilai-nilai luhur Pancasila harus terinternalisasi pada jiwa, pola pikir, dan perilaku kinerja seluruh ASN,” kata Wapres di Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Serang, Banten, Senin (14/11/2022).

Wapres menambahkan, selain sebagai pemersatu dan perekat bangsa, ASN juga memainkan peran penting dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang bertanggung jawab.




“Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya,” kata Wapres mengutip sebuah hadis.

Menurut dia, hadis ini menggambarkan makna penting birokrasi, khususnya bagi ASN untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. “Utamanya dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan berbagai urusan masyarakat,” tambahnya.

Wapres juga mengingatkan bahwa indikator kemajuan suatu negara bukan hanya dari pembangunan fisik dan ekonominya, melainkan juga dari kualitas pemerintahannya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) bahwa untuk menilai kemajuan suatu negara, maka dapat dilihat dari 6 indikator, yaitu akuntabilitas publik, stabilitas politik dan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan hukum, dan tingkat korupsi.

“Pada 6 indikator tersebut, WGI Indonesia tahun 2021 mengalami penguatan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kecuali pada indikator tingkat korupsi yang tetap, dan indikator stabilitas politik dan kekerasan yang nilainya menurun. Untuk itu, Indonesia perlu konsisten mengakselerasi langkah strategis dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan berbagai dimensi dalam tata kelola pemerintahan,” pesan Wapres.

Dia menilai perbaikan tata kelola pemerintahan bukan hanya di level pemerintahan pusat, melainkan juga di level pemerintahan daerah. “Untuk itu, saya mendorong Pemerintah Provinsi Banten segera merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terobosan dalam desain percepatan pembangunan wilayah Banten ke depan,” pungkasnya.