3 Provinsi Baru di Papua Butuh Ribuan ASN, Tertarik?
loading...
Tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua membutuhkan ribuan aparatur sipil negara (ASN). Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tiga provinsi daerah otonomi baru ( DOB ) Papua membutuhkan ribuan aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) telah meresmikan tiga provinsi DOB Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo mengatakan setiap satu wilayah DOB Papua membutuhkan sebanyak 1.056 ASN. "1.000 ASN itu memang tidak terpenuhi, ada yang 800, tapi tidak kita tunggu lengkap dulu baru jalan," ujar John Wempi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Dia menjelaskan, kebutuhan ASN di wilayah DOB tersebut dicampur dari berbagai provinsi, kabupaten, hingga kementerian/lembaga. Sebab, wilayah DOB Papua dijalankan mulai dari nol.
"(ASN) ada dari provinsi, ada dari kabupaten, ada dari kementerian lembaga. Kenapa kita harus mix karena ini DOB yang baru. Memulai sesuatu dari 0. Beda kalau penjabat mengisi pada proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan," katanya.
Pemerintahan di 3 DOB Papua tetap berjalan tanpa menunggu terpenuhinya jumlah ASN yang dibutuhkan tersebut. Hal ini agar tidak mengganggu penyusunan APBD 2023.
"Saya kira teman-teman sudah kerja luar biasa diskusi beberapa kali dengan calon Pj yang hari ini dilantik. Ini tinggal running Minggu depan tinggal running," kata John Wempi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetimpo mengatakan setiap satu wilayah DOB Papua membutuhkan sebanyak 1.056 ASN. "1.000 ASN itu memang tidak terpenuhi, ada yang 800, tapi tidak kita tunggu lengkap dulu baru jalan," ujar John Wempi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
Dia menjelaskan, kebutuhan ASN di wilayah DOB tersebut dicampur dari berbagai provinsi, kabupaten, hingga kementerian/lembaga. Sebab, wilayah DOB Papua dijalankan mulai dari nol.
"(ASN) ada dari provinsi, ada dari kabupaten, ada dari kementerian lembaga. Kenapa kita harus mix karena ini DOB yang baru. Memulai sesuatu dari 0. Beda kalau penjabat mengisi pada proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan," katanya.
Pemerintahan di 3 DOB Papua tetap berjalan tanpa menunggu terpenuhinya jumlah ASN yang dibutuhkan tersebut. Hal ini agar tidak mengganggu penyusunan APBD 2023.
"Saya kira teman-teman sudah kerja luar biasa diskusi beberapa kali dengan calon Pj yang hari ini dilantik. Ini tinggal running Minggu depan tinggal running," kata John Wempi.
(rca)
Lihat Juga :
