Desmond Digeruduk Massa PDIP, Fraksi Gerindra Gelar Pertemuan

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar pertemuan membahas penggerudukan terhadap Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesan saat kunjungan kerja (kunker) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (10/11/2022). Desmond digeruduk massa PDIP karena dianggap menghina Proklamator RI Soekarno.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah memonitor kasus penggerudukan terhadap Desmond. Pihaknya akan melakukan pembahasan di internal Fraksi Partai Gerindra.

"Ya kami monitor itu dan kita akan bicarakan di internal fraksi mengenai hal tersebut," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Baca juga: Digeruduk Massa PDIP Karena Dianggap Hina Bung Karno, Desmond Mahesa Minta Maaf

Wakil Ketua DPR ini mengaku sudah tahu penyebab penggerudukan tersebut. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra akan membahas apa yang menjadi keluhan PDIP Purworejo.

"Ya kita sudah sedikit banyak tahu, oleh karna itu pada hari ini, hari Jumat, kita akan adakan pertemuan di fraksi untuk bahas hal yang dikeluhkan temen-temen PDIP di Purworejo," katanya.

Untuk diketahui, Desmond dianggap menghina Bung Karno. Ia mengomentari Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mendorong pemerintah meminta maaf kepada keluarga Bung Karno menyusul dicabutnya TAP MPRS 33/1967. Desmond menganggap permintaan PDIP itu lucu karena tudingan kepada Soekarno terjadi di rezim Soekarno, bukan di rezim saat ini yang dikuasai PDIP.

"Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (09/11/2022).

"Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno? Dari mereka untuk mereka," katanya.

Menurut Desmond, saat ini pemerintahan dikuasai PDIP yang dipimpin keluarga Soekarno. Jika negara meminta maaf, maka hal itu hanya untuk memenuhi keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"(Wajar pemerintah minta maaf) Kalau yang melakukan rehabilitasi itu pemerintahannya, bukan pemerintah rezim Soekarno (pemerintahan saat ini). Jadi (kalau negara minta maaf) melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno," ujar Desmond.