Menkumham Serahkan Laporan Hak Asasi Manusia Nasional ke Dewan HAM PBB
loading...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan laporan hak asasi manusia (HAM) nasional ke Dewan HAM PBB, Rabu (9/11/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan laporan hak asasi manusia (HAM) nasional ke Dewan HAM PBB , Rabu (9/11/2022). Yasonna sekaligus memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia di Markas PBB, Jenewa, Swiss.
Berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan Yasonna di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan. Perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum juga dilaporkan ke Dewan HAM PBB.
“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara virtual dari Jenewa, Rabu (9/11/2022).
Yasonna menuturkan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia. Laporan itu disusun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga HAM nasional.
“Telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB untuk menjadi rujukan seluruh negara dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Yasonna Laoly yang juga Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu.
Dia menambahkan, keberhasilan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Maka itu, lanjut dia, pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera.
“Melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, perbaikan regulasi serta reformasi struktural, serta percepatan pembangunan infrastruktur, agar seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke dapat menikmati kualitas hidup yang sama,” imbuhnya.
Berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan Yasonna di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan. Perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum juga dilaporkan ke Dewan HAM PBB.
“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara virtual dari Jenewa, Rabu (9/11/2022).
Yasonna menuturkan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia. Laporan itu disusun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga HAM nasional.
“Telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB untuk menjadi rujukan seluruh negara dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Yasonna Laoly yang juga Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu.
Dia menambahkan, keberhasilan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Maka itu, lanjut dia, pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera.
“Melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, perbaikan regulasi serta reformasi struktural, serta percepatan pembangunan infrastruktur, agar seluruh rakyat dari Sabang hingga Merauke dapat menikmati kualitas hidup yang sama,” imbuhnya.
Explore More