Pj Gubernur Jakarta Harus Banyak Aksi Nyata
Rabu, 02 November 2022 - 16:23 WIB
loading...
A
A
A
Strategi Heru melakukan komunikasi langsung dengan ormas maupun stakeholder Pemprov DKI ini menjadi starting point dalam kepemimpinannya. Lebih-lebih, Heru meski berstatus penjabat (pj), namun masa tugasnya relatif panjang, yakni hingga akhir 2024 mendatang. Pada saat yang sama, masa kepemimpinan sekitar dua tahun juga bisa dibilang waktu yang pendek jika dibandingkan dengan durasi tugas kepala daerah normal.
Berpijak dengan realitas ini, Heru dituntut bisa bekerja dengan mitigasi yang strategis agar lebih taktis merumuskan atau mengeksekusi kebijakan di lapangan. Di tengah waktu cukup pendek, sejatinya Heru memiliki banyak kekuatan dan modal.
Pertama, Heru memiliki penguasaan lapangan yang kuat. Ini tak berlebihan sebab sejak awal berkarier sebagai ASN, wilayah tugas Heru lebih banyak di Pemprov DKI. Heru jelas sangat paham permasalahan yang harus dipecahkan untuk membuat warga DKI lebih sejahtera
Kedua, Heru memahami birokrasi DKI. Bagi seorang kepala daerah mampu mengendalikan birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Tanpa ini, kepala daerah malah bisa saja “dikerjai”. Bentuk penguasaan birokrasi antara lain ditunjukkan Heru saat mengumpulkan seluruh wali kota, camat dan lurah serentak di TIM, 17 Oktober lalu.
Bahkan sebagai orang yang paham kerja birokrasi, dia mewanti-wanti lurah tak nakal dengan memperkerjakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) bukan pada tugas pokok dan fungsinya. Heru juga meminta aparatnya menunda cuti demi bisa memastikan ada pelayanan kepada warga jika ada bencana.
Berpijak dengan realitas ini, Heru dituntut bisa bekerja dengan mitigasi yang strategis agar lebih taktis merumuskan atau mengeksekusi kebijakan di lapangan. Di tengah waktu cukup pendek, sejatinya Heru memiliki banyak kekuatan dan modal.
Pertama, Heru memiliki penguasaan lapangan yang kuat. Ini tak berlebihan sebab sejak awal berkarier sebagai ASN, wilayah tugas Heru lebih banyak di Pemprov DKI. Heru jelas sangat paham permasalahan yang harus dipecahkan untuk membuat warga DKI lebih sejahtera
Kedua, Heru memahami birokrasi DKI. Bagi seorang kepala daerah mampu mengendalikan birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Tanpa ini, kepala daerah malah bisa saja “dikerjai”. Bentuk penguasaan birokrasi antara lain ditunjukkan Heru saat mengumpulkan seluruh wali kota, camat dan lurah serentak di TIM, 17 Oktober lalu.
Bahkan sebagai orang yang paham kerja birokrasi, dia mewanti-wanti lurah tak nakal dengan memperkerjakan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) bukan pada tugas pokok dan fungsinya. Heru juga meminta aparatnya menunda cuti demi bisa memastikan ada pelayanan kepada warga jika ada bencana.
Lihat Juga :
