Kemendagri Minta APIP Daerah Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi
loading...
Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mendorong APIP daerah dukung percepatan pemulihan ekonomi. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Caranya dengan melakukan pengawasan yang efektif dan membantu pemda melakukan penanganan inflasi.
Pernyataan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir saat Rapat Koodirnasi (Rakor) Pengawasan Nasional dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda di Merumatta Hotel, Senggigi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin dan Selasa, 31 Oktober-1 November 2022.
Acara bertajuk “Memperkuat Pengawasan Pemerintahan Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat” itu dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Wakil Gubernur, Inspektur Daerah dan Sekretaris Inspektorat Daerah seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menekankan kepada seluruh inspektur daerah untuk bersama-sama berkomitmen dan serius melakukan pengawalan terhadap pemulihan ekonomi. Untuk melaksanakan mandat tersebut, kata Tomsi, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif.
Selain itu, berdasarkan tugasnya dalam melakukan pengawasan umum, Inspektorat diminta untuk mendorong dan mengasistensi perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah penanganan inflasi. “Ini adalah salah satu tugas ekstra yang kia coba untuk ramu bersama” ucap Tomsi, Selasa (1/11/2022).
Gubernur NTB Zulkiefliansyah mengucapkan selamat datang kepada para wakil gubernur dan seluruh peserta yang hadir. Dirinya berharap agar rakor ini mampu menghadirkan pengawasan pemerintahan daerah yang baik.
Adapun agenda Rakor yang dilaksanakan selama dua hari tersebut di antaranya Konsolidasi Fokus dan Sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 2023, Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda 2021, pengukuhan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (APPUPD) dan diskusi isu-isu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir saat Rapat Koodirnasi (Rakor) Pengawasan Nasional dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda di Merumatta Hotel, Senggigi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin dan Selasa, 31 Oktober-1 November 2022.
Acara bertajuk “Memperkuat Pengawasan Pemerintahan Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Lebih Cepat” itu dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, para Wakil Gubernur, Inspektur Daerah dan Sekretaris Inspektorat Daerah seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menekankan kepada seluruh inspektur daerah untuk bersama-sama berkomitmen dan serius melakukan pengawalan terhadap pemulihan ekonomi. Untuk melaksanakan mandat tersebut, kata Tomsi, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif.
Selain itu, berdasarkan tugasnya dalam melakukan pengawasan umum, Inspektorat diminta untuk mendorong dan mengasistensi perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah penanganan inflasi. “Ini adalah salah satu tugas ekstra yang kia coba untuk ramu bersama” ucap Tomsi, Selasa (1/11/2022).
Gubernur NTB Zulkiefliansyah mengucapkan selamat datang kepada para wakil gubernur dan seluruh peserta yang hadir. Dirinya berharap agar rakor ini mampu menghadirkan pengawasan pemerintahan daerah yang baik.
Adapun agenda Rakor yang dilaksanakan selama dua hari tersebut di antaranya Konsolidasi Fokus dan Sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 2023, Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemda 2021, pengukuhan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (APPUPD) dan diskusi isu-isu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(cip)
Lihat Juga :
