Survei Gallup Sebut Polri Terbaik Nomor 5 di Dunia, Perindo: Seharusnya Dipertahankan
Senin, 31 Oktober 2022 - 09:40 WIB
loading...
Hasil survei Gallup menyebut institusi Polri menduduki peringkat kelima terbaik di dunia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat. Berdasarkan hasil survei Gallup Global Law and Order Index 2022, Amerika Serikat menempatkan Polri sebagai polisi terbaik nomor lima di dunia.
Dalam survei tersebut, Polri berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan perolehan 96 poin; Tajikistan 95 poin; Norwegia 93 poin, dan Swiss 92 poin. Lalu Indonesia di peringkat kelima dengan 92 poin. "Negara/Wilayah dengan Tertinggi Skor Indeks Hukum dan Ketertiban,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Senin (31/10/2022).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mengatakan, penilaian Gallup terhadap institusi Polri harus dipertahankan. ”Seharusnya Polri paling tidak mempertahankan penilaian Gallup tahun 2021. Jangan ada hal mendegradasi citra dan profesionalitas Polri. Sebaiknya penilaian Gallup ini dijadikan cambuk agar Polri lebih baik lagi dalam sisi profesionalitas,” ucap Nuning biasa disapa, Senin (31/10/2022).
Baca juga: Kapolri Minta Jajarannya Beri Layanan Terbaik: Jangan 'Ghosting' Pencari Keadilan!
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, peristiwa pidana penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo harus menjadi trigger bagi pembenahan manajemen maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tubuh institusi Polri.
Baca juga: Jenderal Sigit Ucapkan Terima Kasih Dukungan Moril Mantan Kapolri
”Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri harus mengikuti perkembangan zaman mengingat saat ini telah masuk dalam perkembangan siber 4.0 lalu 5.0. Pola bersih-bersih Polri harus juga ada test psikologi berkala dan pola pendidikan SDM,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan test psikologi berkala. Termasuk pola pendidikan SDM dari tingkat Tamtama sampai Perwira Tinggi. Mengapa hal ini harus dilakukan, kata Nuning, karena dengan berjalannya waktu seseorang pasti alami dinamika kehidupan yang dapat memengaruhi psikologinya.
”Hal ini menjadi penting karena anggota Polri dalam kedinasannya bersenjata. Tujuan mulia untuk pengamanan masyarakat jangan sampai diselewengkan untuk perbuatan yang justru melawan hukum (oleh oknum penegak hukum),” katanya.
Bahkan, jikalau perlu Baintelkam Polri yang memiliki kewenangan memberi izin penggunaan senjata api juga dievaluasi. Saat ini banyak warga sipil yang memiliki senjata api meski bukan anggota Polri, TNI maupun Perbakin.
“Polri yang dalam tugas kesehariannya lekat dengan criminal justice system harus bersih dari tindakan kriminal maupun ilegal. Saat ini adalah momentum tepat untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Tak sekadar memberantas bandar judi online dan hal ilegal lainnya, tetapi Binmas Polri wajib lakukan public lecturing masyarakat agar tidak mudah terbuai dengan berbagai hal ilegal termasuk judi dan narkoba,” katanya.
Untuk itu, sambung Nuning, SDM Polri juga harus bersih dari narkoba beserta lingkungan strategisnya. Polri juga harus menjaga agar Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) lebih obyektif dan tidak berdasarkan 'like and dislike' atau 'gank'.
”Jangan sampai ada pihak yang sudah ikuti assessment kepangkatan justru tidak juga naik pangkat, malah mereka yang belum mengikuti assessment kepangkatan lebih dulu naik pangkat karena dekat dengan pejabat tinggi Polri. Kembalikan saja pada SOP awal. Hal ini penting sekali untuk menjaga keharmonisan dalam tubuh Polri,” ujarnya.
Perlu diketahui, survei Gallup diselenggarakan pada 2021 dengan mewawancarai 127.000 orang dewasa di lebih dari 120 negara di dunia. Adapun materi yang ditanyakan apakah masyarakat merasa aman ketika berpergian pada malam hari dan apakah dalam 12 bulan terakhir mengalami kejahatan perampokan. Margin of error survei Gallup ini berkisar antara 2,0 hingga 5,5%.
Dalam survei tersebut, Polri berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan perolehan 96 poin; Tajikistan 95 poin; Norwegia 93 poin, dan Swiss 92 poin. Lalu Indonesia di peringkat kelima dengan 92 poin. "Negara/Wilayah dengan Tertinggi Skor Indeks Hukum dan Ketertiban,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Senin (31/10/2022).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mengatakan, penilaian Gallup terhadap institusi Polri harus dipertahankan. ”Seharusnya Polri paling tidak mempertahankan penilaian Gallup tahun 2021. Jangan ada hal mendegradasi citra dan profesionalitas Polri. Sebaiknya penilaian Gallup ini dijadikan cambuk agar Polri lebih baik lagi dalam sisi profesionalitas,” ucap Nuning biasa disapa, Senin (31/10/2022).
Baca juga: Kapolri Minta Jajarannya Beri Layanan Terbaik: Jangan 'Ghosting' Pencari Keadilan!
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, peristiwa pidana penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo harus menjadi trigger bagi pembenahan manajemen maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tubuh institusi Polri.
Baca juga: Jenderal Sigit Ucapkan Terima Kasih Dukungan Moril Mantan Kapolri
”Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri harus mengikuti perkembangan zaman mengingat saat ini telah masuk dalam perkembangan siber 4.0 lalu 5.0. Pola bersih-bersih Polri harus juga ada test psikologi berkala dan pola pendidikan SDM,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan test psikologi berkala. Termasuk pola pendidikan SDM dari tingkat Tamtama sampai Perwira Tinggi. Mengapa hal ini harus dilakukan, kata Nuning, karena dengan berjalannya waktu seseorang pasti alami dinamika kehidupan yang dapat memengaruhi psikologinya.
”Hal ini menjadi penting karena anggota Polri dalam kedinasannya bersenjata. Tujuan mulia untuk pengamanan masyarakat jangan sampai diselewengkan untuk perbuatan yang justru melawan hukum (oleh oknum penegak hukum),” katanya.
Bahkan, jikalau perlu Baintelkam Polri yang memiliki kewenangan memberi izin penggunaan senjata api juga dievaluasi. Saat ini banyak warga sipil yang memiliki senjata api meski bukan anggota Polri, TNI maupun Perbakin.
“Polri yang dalam tugas kesehariannya lekat dengan criminal justice system harus bersih dari tindakan kriminal maupun ilegal. Saat ini adalah momentum tepat untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Tak sekadar memberantas bandar judi online dan hal ilegal lainnya, tetapi Binmas Polri wajib lakukan public lecturing masyarakat agar tidak mudah terbuai dengan berbagai hal ilegal termasuk judi dan narkoba,” katanya.
Untuk itu, sambung Nuning, SDM Polri juga harus bersih dari narkoba beserta lingkungan strategisnya. Polri juga harus menjaga agar Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) lebih obyektif dan tidak berdasarkan 'like and dislike' atau 'gank'.
”Jangan sampai ada pihak yang sudah ikuti assessment kepangkatan justru tidak juga naik pangkat, malah mereka yang belum mengikuti assessment kepangkatan lebih dulu naik pangkat karena dekat dengan pejabat tinggi Polri. Kembalikan saja pada SOP awal. Hal ini penting sekali untuk menjaga keharmonisan dalam tubuh Polri,” ujarnya.
Perlu diketahui, survei Gallup diselenggarakan pada 2021 dengan mewawancarai 127.000 orang dewasa di lebih dari 120 negara di dunia. Adapun materi yang ditanyakan apakah masyarakat merasa aman ketika berpergian pada malam hari dan apakah dalam 12 bulan terakhir mengalami kejahatan perampokan. Margin of error survei Gallup ini berkisar antara 2,0 hingga 5,5%.
(cip)
Lihat Juga :
