Fahri Hamzah soal Gagal Ginjal Akut: BPOM Tak Boleh Dilepaskan dari Tanggung Jawab
Kamis, 27 Oktober 2022 - 14:38 WIB
loading...
Fahri Hamzah mengkritik respons pemerintah menghadapi merebaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Foto/Instagram
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah prihatin respons negara terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyerang 255 anak. Menurut Fahri, negara melihat kasus yang menewaskan 143 anak itu sebagai sesuatu yang biasa saja.
Padahal, kata Fahri, negara berkewajiban melindungi jiwa rakyat sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Harusya ada concern yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal," kata Fahri falam diskusi Gelora Talk bertajuk "Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?" yang dikutip Kamis (27/10/2022).
Baca juga: Jurus Pemerintah Percepat Penanganan Kasus Gagal Ginjal Akut
"Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama," ujarnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, lalu keluar perintah bahwa pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.
"Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai separation of job, pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan," tegasnya.
Sehingga, kata Fahri, ketika di memudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka negara harus menyalahkan dirinya terlebih dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain.
"Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini," ujarnya.
Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi.
"Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita," pungkasnya.
Padahal, kata Fahri, negara berkewajiban melindungi jiwa rakyat sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Harusya ada concern yang besar dari negara terhadap nyawa anak-anak, nyawa harapan, nyawa masa depan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama seperti mempersoalkan nyawa hampir 1.000 petugas pemilu di masa lalu. Kemudian nyawa korban tragedi Kanjuruhan yang membuat kita pilu, dianggap berlalu begitu saja, tanpa ada satu keseriusan untuk melihat ini, ada problem yang sangat fatal," kata Fahri falam diskusi Gelora Talk bertajuk "Gagal Ginjal Akut Mengkhawatirkan Negeri, Bisakah Dihentikan?" yang dikutip Kamis (27/10/2022).
Baca juga: Jurus Pemerintah Percepat Penanganan Kasus Gagal Ginjal Akut
"Menurut saya, agak aneh kalau kita lihat responnya, itu bukan cara kerja negara yang benar, korbannya anak-anak akibat sirup yang sudah dikonsumsi lama," ujarnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR ini, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memanggil para pelaku, pengawas, polisi dan jaksanya beberapa waktu lalu ke Istana Negara, lalu keluar perintah bahwa pemain obat-obatan akan dikenai delik pidana, tidak menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.
"Bukan begitu cara bekerja negara, negara harus menghargai separation of job, pembagian tugas. BPOM itu tidak boleh dilepaskan dari tanggungjawab, karena negara sudah mengimplan sistem pengawasan obat dan makanan," tegasnya.
Sehingga, kata Fahri, ketika di memudian hari ada yang salah seperti ada yang keracunan dan ada yang meninggal, maka negara harus menyalahkan dirinya terlebih dulu, dan tidak boleh menyalahkan orang lain.
"Itulah cara bekerjanya sistem, tapi yang terjadi negara selalu menyalahkan rakyat, menyalahkan pengusaha, pemain. Harusnya negara menyalahkan diri dulu, dan memeriksa apakah ada kebobolan sistem dalam dirinya terhadap konsumsi obat terlarang atau beracun yang menyebabkan kematian pada anak-anak saat ini," ujarnya.
Fahri menegaskan, upaya Partai Gelora dalam menyikapi kasus gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak ini adalah dalam sistem pada sektor kesehatan Indonesia agar pemerintah selalu siap dalam menghadapi krisis kesehatan yang terjadi.
"Nah, saya kira, Partai Gelora Indonesia akan selalu concern dengan perbaikan sistem untuk penataan sistem kesehatan kita. Negara harus punya kesiapan apa pun yang masuk ke dalam negeri kita," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
