Presiden, Pimpinlah Perang Melawan Gagal Ginjal Anak
Jum'at, 21 Oktober 2022 - 15:09 WIB
loading...
Penyakit gagal ginjal pada anak sangat meresahkan orang tua. Mengingat penyakit ini sangat berbahaya dan mematikan, maka perlu segera dilakukan langkah darurat agar korban tidak terus bertambah. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A
A
A
PEMERINTAH terlihat gagap mengatasi kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/Acute Kidney Injury (AKI) yang menyerang anak-anak usia 1-5 tahun di negeri ini. Kasusnya terus bertambah dengan tingkat kematian tinggi, di atas 40%. Hingga tulisan ini dibuat sudah dilaporkan 200 kasus serangan gagal ginjal akut di 20 provinsi di Indonesia.
Tercatat 99 anak meninggal dunia. Ini sungguh kejadian yang luar biasa. Namun, penanganan dan pencegahan oleh otoritas kesehatan terkesan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga pencegahan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Dalam sepekan terakhir ruang publik dipenuhi dengan kepanikan para orang tua yang memiliki anak balita, terutama kaum ibu, tentang ganasnya serangan penyakit yang belum pernah terinformasikan dengan baik ini.
Sementara otoritas kesehatan, baik itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan para ahli farmalog, epidemiologi masih sibuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apa penyebab penyakit mematikan ini. Apakah benar dikarenakan efek vaksinasi Covid-19, bakteri, virus, atau faktor lain?
Dugaan sementara penyakit ini disebabkan oleh obat demam cair yang mengandung Etilen Glikol (EG) sehingga pada Kamis (20/10), BPOM mengumumkan penarikan lima produk obat sirup untuk demam, batuk, dan pilek yang kadar EG-nya melebihi ambang batas menurut pengujian laboratorium. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa produk obat sirup anak yang berbahaya itu produk dari luar negeri karena banyaknya kasus serupa di India dan Bangladesh.
BPOM menyinyalir kandungan EG yang melebihi batas dalam obat sirup anak itu bukan satu-satunya sebab. Tapi, ada kemungkinan sebab lain yang sekarang sedang dipastikan oleh para ahli dan lembaga yang kompeten menangani.
Yang perlu ditegaskan di sini adalah reaksi cepat dari semua pemangku kepentingan agar masyarakat bisa melakukan pencegahan sedini mungkin atas kejadian ini. Jangan sampai ratusan korban terus bertambah karena ketidakcepatan dan ketidakcermatan kebijakan dan penanganan di lapangan.
Jangan biarkan para orang tua dalam kebingungan ketika harus merawat anaknya yang sedang terkena demam, batuk, dan pilek. Lakukan upaya maksimal agar korban meninggal dunia anak-anak Indonesia tidak bertambah lagi akibat penyakit ini.
Jika otoritas kesehatan di atas (Kemenkes, BPOM, Puslabfor dll) merasa kewalahan dan tidak mampu, harus secepatnya meminta Presiden Republik Indonesia segera turun tangan.
Selamatkan generasi Indonesia. Sebenarnya tanpa diminta oleh pelaksana, Presiden seharusnya tanggap dan segera menjadikan kejadian ini sebagai perhatian khusus. Segera lakukan langkah darurat yang serius dan cepat agar wabah ini bisa segera ditangani.
Jika perlu, Presiden kesampingkan dulu agenda-agenda lain yang kurang urgen. Karena, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Setop dulu bicara soal Ibu Kota Negara (IKN) yang masih sepi investor itu. Hentikan dulu acara-acara seremonial simbolik yang berbalut gimik-gimik tidak penting. Presiden harus menjadi panglima terdepan dalam perang melawan wabah ini untuk melindungi anak-anak Indonesia.
Tidak salah juga jika Presiden berkantor di RSCM untuk memastikan semua aparat bawahannya bekerja dengan maksimal melindungi anak-anak Indonesia. Jangan biarkan para pelaksana di lapangan kebingungan dalam koordinasi yang tidak semestinya dan terjebak pada ego sektoral yang ujungnya saling menyalahkan dan merasa paling benar.
Tunjuk siapa jenderal lapangan dalam perang melawan wabah ini. Apakah Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala BPOM, Panglima TNI, Kepala BNPB, atau siapa pun yang dipercaya Presiden bisa memimpin perang melawan wabah ini. Bukankah Covid-19 yang sudah melatih kita menghadapi situasi pandemi selama dua tahun ini bisa menjadi pengalaman yang baik dalam penanganan hal serupa?
Di sinilah sistem kesehatan dan manajemen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan warganya diuji. Sekali lagi, jangan abai. Jangan menunggu korban terus bertambah.
Presiden RI adalah panglima tertinggi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berikanlah rasa aman itu, berikanlah pengayoman itu, jawablah keraguan publik bahwa negara hadir di saat rakyat sedang membutuhkan.
Tercatat 99 anak meninggal dunia. Ini sungguh kejadian yang luar biasa. Namun, penanganan dan pencegahan oleh otoritas kesehatan terkesan tidak terkoordinasi dengan baik sehingga pencegahan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Dalam sepekan terakhir ruang publik dipenuhi dengan kepanikan para orang tua yang memiliki anak balita, terutama kaum ibu, tentang ganasnya serangan penyakit yang belum pernah terinformasikan dengan baik ini.
Sementara otoritas kesehatan, baik itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan para ahli farmalog, epidemiologi masih sibuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apa penyebab penyakit mematikan ini. Apakah benar dikarenakan efek vaksinasi Covid-19, bakteri, virus, atau faktor lain?
Dugaan sementara penyakit ini disebabkan oleh obat demam cair yang mengandung Etilen Glikol (EG) sehingga pada Kamis (20/10), BPOM mengumumkan penarikan lima produk obat sirup untuk demam, batuk, dan pilek yang kadar EG-nya melebihi ambang batas menurut pengujian laboratorium. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa produk obat sirup anak yang berbahaya itu produk dari luar negeri karena banyaknya kasus serupa di India dan Bangladesh.
BPOM menyinyalir kandungan EG yang melebihi batas dalam obat sirup anak itu bukan satu-satunya sebab. Tapi, ada kemungkinan sebab lain yang sekarang sedang dipastikan oleh para ahli dan lembaga yang kompeten menangani.
Yang perlu ditegaskan di sini adalah reaksi cepat dari semua pemangku kepentingan agar masyarakat bisa melakukan pencegahan sedini mungkin atas kejadian ini. Jangan sampai ratusan korban terus bertambah karena ketidakcepatan dan ketidakcermatan kebijakan dan penanganan di lapangan.
Jangan biarkan para orang tua dalam kebingungan ketika harus merawat anaknya yang sedang terkena demam, batuk, dan pilek. Lakukan upaya maksimal agar korban meninggal dunia anak-anak Indonesia tidak bertambah lagi akibat penyakit ini.
Jika otoritas kesehatan di atas (Kemenkes, BPOM, Puslabfor dll) merasa kewalahan dan tidak mampu, harus secepatnya meminta Presiden Republik Indonesia segera turun tangan.
Selamatkan generasi Indonesia. Sebenarnya tanpa diminta oleh pelaksana, Presiden seharusnya tanggap dan segera menjadikan kejadian ini sebagai perhatian khusus. Segera lakukan langkah darurat yang serius dan cepat agar wabah ini bisa segera ditangani.
Jika perlu, Presiden kesampingkan dulu agenda-agenda lain yang kurang urgen. Karena, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Setop dulu bicara soal Ibu Kota Negara (IKN) yang masih sepi investor itu. Hentikan dulu acara-acara seremonial simbolik yang berbalut gimik-gimik tidak penting. Presiden harus menjadi panglima terdepan dalam perang melawan wabah ini untuk melindungi anak-anak Indonesia.
Tidak salah juga jika Presiden berkantor di RSCM untuk memastikan semua aparat bawahannya bekerja dengan maksimal melindungi anak-anak Indonesia. Jangan biarkan para pelaksana di lapangan kebingungan dalam koordinasi yang tidak semestinya dan terjebak pada ego sektoral yang ujungnya saling menyalahkan dan merasa paling benar.
Tunjuk siapa jenderal lapangan dalam perang melawan wabah ini. Apakah Menteri Kesehatan, Menko PMK, Kepala BPOM, Panglima TNI, Kepala BNPB, atau siapa pun yang dipercaya Presiden bisa memimpin perang melawan wabah ini. Bukankah Covid-19 yang sudah melatih kita menghadapi situasi pandemi selama dua tahun ini bisa menjadi pengalaman yang baik dalam penanganan hal serupa?
Di sinilah sistem kesehatan dan manajemen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan warganya diuji. Sekali lagi, jangan abai. Jangan menunggu korban terus bertambah.
Presiden RI adalah panglima tertinggi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berikanlah rasa aman itu, berikanlah pengayoman itu, jawablah keraguan publik bahwa negara hadir di saat rakyat sedang membutuhkan.
(bmm)
Lihat Juga :
