Ganjar Siap Nyapres, Direktur Trias Politika: Turunkan Sekoci Agar Tak Mubazir

JAKARTA - Setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres resminya, dinamika politik di Tanah Air semakin bergulir kencang. Terbukti secara eksternal, mengemuka tuntutan agar partai yang dipimpin oleh Surya Paloh ini mundur dari kabinet dan koalisi-koalisi prapilpres yang sudah eksis, mulai mengakselerasi manuver politiknya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro mengatakan, tercatat Koalisi Indonesia Baru (KIB) mengumumkan bahwa paket capres-cawapres akan dirilis pada November 2022. Kemudian, kata dia, Koalisi Indonesia Raya rencananya pada akhir Oktober akan meresmikan Prabowo-Cak Imin sebagai kandidat yang diusung, dan terakhir Ganjar Pranowo (Ganjar), untuk pertama kalinya menyatakan kesediaannya maju sebagai capres.

“Soal Ganjar ini menarik. Karena selama ini dia (Ganjar) terkesan ‘nrimo’ dengan apa pun arahan yang telah digariskan partai kepadanya sebagai kader. Namun, ketika ia mendeklarasikan resmi dirinya sebagai capres, otomatis memberi ‘tekanan’ kepada Megawati sebagai Ketua Umum (Ketum) agar segera meresmikan kandidatnya,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10/2022).

Padahal di saat yang sama, kata dia, rekomendasi Rakernas PDIP menginstruksikan semua kader soal pencapresan menjadi hak prerogatif Ketum. Sehingga, kata dia, Puan Maharani (Puan) bisa menjalin komunikasi dengan mitra koalisi lainnya menimbang PDIP tak ingin maju sendiri di pilpres walaupun telah memenuhi presidential threshold.

“Realitas politik di internal tersebut diafirmasi oleh Hasto Kristiyanto, sekaligus mengumumkan bahwa capres PDIP akan dideklarasikan di bulan Juni 2023 atau bertepatan dengan Bulan Bung Karno,” katanya.

Setelah Nasdem dan PAN merekomendasikan Ganjar sebagai salah satu capres beberapa waktu lalu, kata dia, kini menguat pula nama Ganjar di PPP dan Golkar. Ini artinya, kata dia, peluang Ganjar diusung oleh KIB membesar. Menimbang Nasdem kemungkinan besar masuk ke dalam Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) bersama Demokrat dan PKS dengan mengusung Anies Baswedan (Anies) sebagai presiden.

Jika demikian, kata dia, otomatis rentang waktu Juni 2023 sebagai dasar waktu memutuskan capres PDIP, menempatkan partai berlambang banteng ini semakin ketinggalan kereta. Di tengah semakin mengerucutnya poros-poros koalisi beserta paket komplet capres-cawapres yang diusung.

“Apalagi arahan Puan maju mewakili partai sebagai capres semakin menguat di internal mulai dari Pengurus DPP, Fraksi DPR, hingga pengurus daerah ketimbang Ganjar. Dengan demikian, Ganjar perlu merespons situasi politik ini dengan mendorong skema alternatif atau menurunkan sekoci politiknya, agar elektabilitas yang selama ini dimiliki tak berakhir mubazir,” kata Agung.

Sehingga, masih kata Agung, aspirasi publik atau realitas sosial yang mendorongGubernur Jawa Tengah itu untuk maju ke arena pilpres bisa diwadahi dengan baik. Untuk itu, kata dia, ada beberapa skenario politik yang bisa didorong.



“Pertama, mulai terbuka dan mengapresiasi langsung partai-partai di luar PDIP yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, agar tindaklanjutnya memperbesar peluang Ganjar maju ke arena pilpres. Sekaligus realitas politik ini menempatkan Ganjar bukan lagi semata kader PDIP atau petugas partai, namun kader bangsa yang siap mengabdi bagi republik,” tuturnya.

Kedua, kata dia, dengan arahan tersebut mau tidak mau PDIP harus mempercepat pengumuman capresnya, agar Ganjar tidak dibajak. Karena, sambungnya, lawan yang mengemuka sementara ini dari hasil koalisi prapilpres, menghadirkan Prabowo di sisi KIR dan Anies dalam konteks KPI.

“Baik Prabowo dan Anies, selama ini menjadi lawan sepadan bagi Ganjar diberagam survei kredibel. Karena elektabilitas Puan belum memadai untuk langsung bertarung sebagai capres. Perihal ini penting agar menang tiga kali berturut-turut (hattrick) di Pemilu 2024 sebagai arahan strategis PDIP semakin dekat untuk diraih. Karena berpadu mesin partai yang solid dengan efek ekor jas (coat tail effect) yang dimiliki oleh Ganjar,” katanya.

Ketiga, kata dia, sampai ditahap ini, maka simulasi pasangan yang mungkin muncul bisa menghadirkan Ganjar-Puan bila PDIP tak berkoalisi atau Ganjar dengan kader partai lain, agar ceruk pemilih yang didapat semakin besar karena kebutuhannya. PDIP memerlukan cawapres dari kalangan santri atau sosok yang bisa merepresentasikan keterwakilan minimal di wilayah Jawa Barat atau Sumatera untuk melengkapi basis PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Namun bila PDIP tak memberi respons positif terkait pencalonan Ganjar, maka mau tak mau Ganjar mesti menurunkan sekoci politiknya bersama KIB atau koalisi lainnya. Sehingga ia tetap bisa berlayar mengarungi Pilpres,” pungkasnya.