Dua Tahun Tersisa, Bersiap Menghadapi Badai

TIDAK terasa delapan tahun sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menakhodai negeri ini. Sempat diterpa badai krisis ekonomi yang melanda dunia dan pandemi Covid-19, setapak demi setapak Indonesia melangkah ke arah yang lebih baik dengan optimistis.

Perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak awal 2015. Bahkan, sejak awal pemerintahan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla berdaulat (Oktober 2014), perekonomian Indonesia sudah menghadapi banyak tekanan. Pelemahan rupiah, pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai harapan, inflasi yang bergejolak pascakebijakan dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga devisa negara yang terus terkuras.

Mengatasi itu semua, Presiden Jokowi bersama tim ekonominya merancang “obat” untuk menguatkan kembali fondasi perekonomian negara. Obat tersebut diformulasikan dalam bentuk paket-paket kebijakan ekonomi yang berisikan berbagai insentif dan kebijakan kemudahan.

Selama delapan tahun, ada sisi menarik dari sosok Pak Jokowi yang telah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Kepala Negara mencopot dan mengangkat beberapa menteri dan wakil menteri baru. Tak hanya itu, bahkan ia beberapa kali memindahkan posisi menteri. Pertukaran dan perubahan susunan Kabinet Indonesia Maju terakhir dilakukan Jokowi di Istana Negara, Rabu, 15 Juni 2022.

Sejak 2014 dimana ia menjabat sebagai Presiden RI, terhitung Jokowi telah me-reshuffle kabinetnya sebanyak tujuh kali.

Saat melangkah ke periode kedua, Presiden Jokowi memaparkan lima hal yang menjadi fokus kerja pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Pertama, menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Kepala Negara hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

Kedua, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, Presiden Jokowi ingin segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, pemerintah bersama DPR menerbitkan dua undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga langsung direvisi sekaligus.