Jokowi Dinilai Bisa Lakukan Reshuffle Demi Kesinambungan Kabinet
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dinamika politik dalam negeri mulai menghangat pasca deklarasi Anies Baswedan menjadi Capres 2024 dari Partai Nasdem . Padahal masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dua tahun.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengatakan baru separuh periode jabatan Presiden Jokowi berjalan sudah ada partai yang mendeklarasikan capres. Ironisnya partai tersebut saat ini berada di dalam kabinet Pemerintahan Jokowi.
"Ini tentunya kurang etis, kalau nantinya anggota kabinet dari parpol tersebut direshuffle ya wajar. Karena kecenderungannya mengarah ke oposisi (contrasting politic)," ujar Mochtar, Sabtu (15/10/2022).
Dia menuturkan parpol yang telah mendeklarasikan capres itu pun belum memenuhi syarat presidential threshold. Di mana pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR.
Moachtar melanjutkan Jokowi bisa saja bersikap tegas dengan mengeluarkan parpol tersebut dari koalisi pemerintah demi kesinambungan kabinet.
"Kalau Presiden Jokowi berani mengeluarkan partai tersebut dari koalisi pemerintah maka penggantinya antara PKS yang memiliki 50 kursi atau Demokrat dengan 54 kursi," tuturnya. Baca juga:
Namun, Mochtar menilai peluang yang ada lebih pada PKS dan bila ini berjalan mulus maka Kabinet Jokowi bakal solid dan kelangsungan pembangunan yang sudah dibuat pondasinya oleh Kabinet Jokowi termasuk IKN bakal terus berjalan.
"Ibaratnya selesai Pilpres 2024, kesinambungan pembangunan tetap berjalan dan hanya berganti kepala kabinet saja," ucapnya.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad mengatakan baru separuh periode jabatan Presiden Jokowi berjalan sudah ada partai yang mendeklarasikan capres. Ironisnya partai tersebut saat ini berada di dalam kabinet Pemerintahan Jokowi.
"Ini tentunya kurang etis, kalau nantinya anggota kabinet dari parpol tersebut direshuffle ya wajar. Karena kecenderungannya mengarah ke oposisi (contrasting politic)," ujar Mochtar, Sabtu (15/10/2022).
Dia menuturkan parpol yang telah mendeklarasikan capres itu pun belum memenuhi syarat presidential threshold. Di mana pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR.
Moachtar melanjutkan Jokowi bisa saja bersikap tegas dengan mengeluarkan parpol tersebut dari koalisi pemerintah demi kesinambungan kabinet.
"Kalau Presiden Jokowi berani mengeluarkan partai tersebut dari koalisi pemerintah maka penggantinya antara PKS yang memiliki 50 kursi atau Demokrat dengan 54 kursi," tuturnya. Baca juga:
Namun, Mochtar menilai peluang yang ada lebih pada PKS dan bila ini berjalan mulus maka Kabinet Jokowi bakal solid dan kelangsungan pembangunan yang sudah dibuat pondasinya oleh Kabinet Jokowi termasuk IKN bakal terus berjalan.
"Ibaratnya selesai Pilpres 2024, kesinambungan pembangunan tetap berjalan dan hanya berganti kepala kabinet saja," ucapnya.
(kri)