Yassona Perintahkan Kanwil Kemenkumham Tindak Pelanggar Etik Penyelenggaraan Pemilu
loading...
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, Menkumham Yasonna H Laoly menginstruksikan Kanwil Kemenkumham menindak pelanggar etik penyelenggaraan pemilu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menginstruksikan Kantor Wilayah (Kanwil) untuk menindak pelanggar etik penyelenggaraan Pemilu 2024 .
Hal itu disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito saat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menindak pelanggaran etik pemilu di daerah
”Ini menjadi titik terang. Sebab, DKPP kesulitan dalam menangani permasalahan tersebut yang terjadi di daerah,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2022) Selasa (11/10/2022).
Baca juga: Daftar 75 Parpol Berbadan Hukum yang Bisa Ikut Pemilu 2024
Lantaran tak memiliki kantor wilayah, kata Heddy, selama ini DKPP harus menindak pelanggaran itu melalui daring. Upaya tersebut pun dinilai tak efektif. "Tetapi emang online itu untuk situasi yang terbatas, kurang afdol untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang sangat rumit. Karena harus menghadirkan saksi, barang bukti. Jadi kalau online memang kurang afdol," ujarnya.
Baca juga: Menkumham Yasonna Dorong Pemerintah Daerah Indonesia Bagian Timur Lindungi Kekayaan Intelektual
Heddy menuturkan, Kemenkumham sepakat untuk menjajaki kerja sama ini. Bahkan, Menkumham Yassona H Laoly sangat antusias dan telah memerintahkan jajarannya untuk merealisasikan kerja sama ini bulan depan.
"Pak Menteri tadi sudah menyampaikan akan ada MoU, bukan hanya MoU, Pak Menteri juga bersurat pada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 34 provinsi sehingga kami akan cepat juga kalau ada perkara di daerah kami akan cepat menangani di daerah," katanya.
Nantinya pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilu di daerah akan ditindak oleh Kanwil Kemenkumham. "Pak Menteri sudah perintahkan sekjen untuk menindaklanjuti ini dan segera bersurat ke semua kepala kantor wilayah Kemenkumham di 34 provinsi. Sehingga kita bisa segera gunakan fasilitas, ruangan, Gedung Kanwil Kemenkumham,"katanya.
Hal itu disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito saat kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menindak pelanggaran etik pemilu di daerah
”Ini menjadi titik terang. Sebab, DKPP kesulitan dalam menangani permasalahan tersebut yang terjadi di daerah,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, Kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa, (11/10/2022) Selasa (11/10/2022).
Baca juga: Daftar 75 Parpol Berbadan Hukum yang Bisa Ikut Pemilu 2024
Lantaran tak memiliki kantor wilayah, kata Heddy, selama ini DKPP harus menindak pelanggaran itu melalui daring. Upaya tersebut pun dinilai tak efektif. "Tetapi emang online itu untuk situasi yang terbatas, kurang afdol untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang sangat rumit. Karena harus menghadirkan saksi, barang bukti. Jadi kalau online memang kurang afdol," ujarnya.
Baca juga: Menkumham Yasonna Dorong Pemerintah Daerah Indonesia Bagian Timur Lindungi Kekayaan Intelektual
Heddy menuturkan, Kemenkumham sepakat untuk menjajaki kerja sama ini. Bahkan, Menkumham Yassona H Laoly sangat antusias dan telah memerintahkan jajarannya untuk merealisasikan kerja sama ini bulan depan.
"Pak Menteri tadi sudah menyampaikan akan ada MoU, bukan hanya MoU, Pak Menteri juga bersurat pada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 34 provinsi sehingga kami akan cepat juga kalau ada perkara di daerah kami akan cepat menangani di daerah," katanya.
Nantinya pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pemilu di daerah akan ditindak oleh Kanwil Kemenkumham. "Pak Menteri sudah perintahkan sekjen untuk menindaklanjuti ini dan segera bersurat ke semua kepala kantor wilayah Kemenkumham di 34 provinsi. Sehingga kita bisa segera gunakan fasilitas, ruangan, Gedung Kanwil Kemenkumham,"katanya.
(cip)
Lihat Juga :
