Momentum Menata Sepakbola Tanah Air
Senin, 10 Oktober 2022 - 09:26 WIB
loading...
A
A
A
Sangat disayangkan Polri tidak belajar dari bencana yang terjadi di Lima, Peru kala pertandingan timnas negara tersebut versus Argentina di Estadio Nacional pada 1964 yang menewaskan 328 orang dan melukai lebih dari 500 orang lain setelah polisi menembakkan gas air mata.
Pelajaran sama juga terjadi di Ohene Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 yang menewaskan 126 orang. Pangkalnya juga sama, penggunaan gas air mata.
Namun harus diakui, tragedi Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak gunung es dari carut-marut dunia sepak bola tanah air. Persoalan terjadi bertumpuk, sistemik, dan berkesinambungan tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi solusi. Apa saja?
Di antaranya mulai dari perilaku suporter sepak bola Tanah Air belum dewasa, panita pelaksana yang hanya memikirkan menjual tiket sebanyak-banyaknya, industri yang menjadi stakeholder seperti media televisi yang hanya fokus pada rating, hingga stadion yang tidak standar dan aman untuk penonton.
Tak berhenti di situ, masalah juga disumbangkan pemerintah daerah atau elit lokal yang maunya hanya memanfaatkan sepak bola untuk meraup popularitas tanpa mendukung ketersediaan fasilitas yang memadai.
Di luar itu, klub bola juga berpikiran pragmatis mengejar keuntungan dan kemenangan, ditambah PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga federasi sepak bola PSSI yang secara faktual abai memitigasi risiko pertandingan dan cenderung asyik berpolitik.
Sekali lagi siapa di antara mereka yang paling bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan karena masing-masing pihak merasa benar. Karena itu, serahkan saja kepada Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan pihak lain terkait.
Pelajaran sama juga terjadi di Ohene Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 yang menewaskan 126 orang. Pangkalnya juga sama, penggunaan gas air mata.
Namun harus diakui, tragedi Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak gunung es dari carut-marut dunia sepak bola tanah air. Persoalan terjadi bertumpuk, sistemik, dan berkesinambungan tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi solusi. Apa saja?
Di antaranya mulai dari perilaku suporter sepak bola Tanah Air belum dewasa, panita pelaksana yang hanya memikirkan menjual tiket sebanyak-banyaknya, industri yang menjadi stakeholder seperti media televisi yang hanya fokus pada rating, hingga stadion yang tidak standar dan aman untuk penonton.
Tak berhenti di situ, masalah juga disumbangkan pemerintah daerah atau elit lokal yang maunya hanya memanfaatkan sepak bola untuk meraup popularitas tanpa mendukung ketersediaan fasilitas yang memadai.
Di luar itu, klub bola juga berpikiran pragmatis mengejar keuntungan dan kemenangan, ditambah PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga federasi sepak bola PSSI yang secara faktual abai memitigasi risiko pertandingan dan cenderung asyik berpolitik.
Sekali lagi siapa di antara mereka yang paling bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan karena masing-masing pihak merasa benar. Karena itu, serahkan saja kepada Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan pihak lain terkait.
Lihat Juga :
