Menteri Non-Parpol Paling Rawan Terkena Reshuffle
loading...
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan, ada dua ukuran yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju layak diganti atau tidak. Dua ukuran itu adalah penilaian kinerja dan penilaian politis.
"Penilaian yang objektif itu berdasarkan penilaian kinerja dari seorang menteri. Jika kinerjanya bagus pertahankan. Namun jika kinerjanya memble, reshuffle saja," tuturnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (5/7/2020).
Ujang menambahkan, ada juga penilaian politis dari presiden untuk para menterinya. Penilaian ini didasarkan pada aspek subjektif. Menurut dia, cakap atau tidaknya kinerja menteri tak terlalu penting. Ia melihat menteri-menteri itu akan aman, biasanya karena berlatar belakang partai politik. ( ).
Ujangf menilai, menteri yang kinerjanya kurang memuaskan seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto , Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menakertrans Ida Fauziyah, dan menteri yang mengurusi masalah ekonomi.
"Namun, yang paling rawan itu menteri yang dari non-partai. Karena tak ada back up politik dari partai politik," jelasnya. ( ).
"Penilaian yang objektif itu berdasarkan penilaian kinerja dari seorang menteri. Jika kinerjanya bagus pertahankan. Namun jika kinerjanya memble, reshuffle saja," tuturnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (5/7/2020).
Ujang menambahkan, ada juga penilaian politis dari presiden untuk para menterinya. Penilaian ini didasarkan pada aspek subjektif. Menurut dia, cakap atau tidaknya kinerja menteri tak terlalu penting. Ia melihat menteri-menteri itu akan aman, biasanya karena berlatar belakang partai politik. ( ).
Ujangf menilai, menteri yang kinerjanya kurang memuaskan seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto , Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menakertrans Ida Fauziyah, dan menteri yang mengurusi masalah ekonomi.
"Namun, yang paling rawan itu menteri yang dari non-partai. Karena tak ada back up politik dari partai politik," jelasnya. ( ).
(zik)
Explore More