Menebak Siapa Cawapres Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024
loading...
Partai Nasdem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Foto: Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden ( capres ) 2024. Partai politik (parpol) yang dipimpin Surya Paloh itu membebaskan Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presiden (cawapres) atau tandemnya di Pilpres 2024.
Anies pun membocorkan kriteria cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024. "Intinya adalah semua putra bangsa, semua yang siap untuk berjalan bersama. Meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain, itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," ujar Anies di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Di sisi lain, Nasdem intens berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Salah satu momen kebersamaan itu saat menghadiri acara resepsi pernikahan putri dari Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang merupakan politikus Nasdem pada Minggu 18 September 2022.
Dari foto yang diunggah politikus Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter, Anies Baswedan bersama tiga pimpinan parpol serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tiga pimpinan parpol itu adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Anies berdiri di antara JK dan Surya Paloh. Sedangkan AHY berdiri di antara Paloh dan Ahmad Syaikhu. Lalu, siapa cawapres pendamping Anies Baswedan jika ketiga parpol itu berkoalisi di Pilpres 2024?
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai PKS akan berupaya mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di PKS, Ahmad Heryawan atau Aher menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.
Sedangkan Khofifah bukan kader PKS. “Bisa saja didorong," kata Pangi kepada SINDOnews, Selasa (4/10/2022).
Adapun Partai Demokrat diyakini akan menyodorkan nama ketua umumnya AHY. "Kalau PKS mungkin berupaya mendorong Khofifah atau Ahmad Heryawan. Anies-Khofifah, Anies-AHY, atau Anies-Ahmad Heryawan," ujar Pangi.
Dengan demikian, kata Pangi, tinggal bagaimana Nasdem meyakinkan Partai Demokrat dan PKS, apakah tandem Anies Baswedan nantinya adalah salah satu dari kader Demokrat atau PKS. Dia mengatakan bisa juga koalisi yang dibangun berdasarkan persamaan kepentingan.
"Misalnya koalisi bersyarat Partai Demokrat siap bergabung berkoalisi mengusung Anies dengan syarat membawa nama kandidasi AHY sebagai cawapres pasangan Anies, dan begitu juga PKS misalnya klik pada persamaan kepentingan, atau 5 menteri nanti untuk kader PKS, fair karena enggak punya capres dan cawapres, dan itu sah-sah saja. Partai ikut kontestasi pemilu, kemudian ketika menang, power sharing mengambil alih kekuasaan lewat kursi menteri," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri bisa diusulkan parpol yang dipimpin Ahmad Syaikhu untuk menjadi tandem Anies Baswedan. “Jika membaca porsi suara dan posisi daya tawar, PKS bisa saja mengusulkan Salim Segaf, tetapi minim kemungkinan diterima mengingat Anies sudah mewakili identitas Salim, yakni meraup suara pemilih muslim,” kata Dedi Kurnia Syah.
Dedi menambahkan, Demokrat masih lebih mungkin untuk menawarkan AHY. Namun, menurutnya, itu pun sebenarnya masih cukup kecil kemungkinan untuk diterima.
“Dalam artian AHY punya peluang bagus sebagai timses dan bersiap menjadi anggota kabinet jika pilpres dimenangkan, sementara cawapres Anies setidaknya punya dua kekuatan, logistik dan popularitas di luar jangkauan Anies serta partai pengusung,” tutur Dedi.
Dia pun membeberkan sejumlah tokoh yang mendekati kriteria yang diinginkan Anies Baswedan. "Tokoh yang mendekati kriteria itu ada cukup banyak, mulai dari Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga mungkin Tito Karnavian," pungkas Dedi.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai persoalan penentuan siapa bakal calon wakil presiden akan berpotensi menjadi ganjalan komunikasi dari ketiga partai politik tersebut untuk mewujudkan koalisi. “Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY,” kata Bawono Kumoro.
Menurut Bawono Kumoro, cawapres atau tandem Anies Baswedan di Pilpres 2024 harus figur yang memiliki potensi elektoral terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Anies Baswedan dari berbagai hasil survei diketahui lemah di dua provinsi besar tersebut, padahal pemilih di dua provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, penting juga figur tandem Anies Baswedan memiliki modal sosial bagus seperti secara kultural aktif bergiat di organisasi keagamaan dengan basis massa besar. “Deklarasi pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem tidak secara otomatis menjamin langkah gubernur DKI Jakarta tersebut akan mulus melenggang sebagai kontestan di Pilpres 2024,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR. “Bukan hal mudah menggenapkan bagi dukungan tersebut. Memang sejak dari beberapa bulan terakhir ini Demokrat dan PKS telah melakukan komunikasi politik dalam penjajakan koalisi dengan Partai Nasdem,” pungkasnya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai kriteria cawapres yang disampaikan Anies Baswedan masih umum alias tidak spesifik. Sehingga, kata Ujang, semua figur berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan.
Namun, menurut Ujang, cawapres pendamping Anies Baswedan harus bisa menambah elektabilitas. Kata Ujang, cawapres pendamping Anies harus memiliki elektabilitas yang tinggi. "Kalau hanya bergantung pada elektabilitas Anies ya kurang, ya rugi," ujar Ujang.
Selain itu, lanjut dia, cawapres harus memiliki chemistry dengan Anies Baswedan. Kecocokan itu dinilai penting. "Karena kalau enggak cocok ya susah, Anies ke kanan, cawapres ke kiri. Chemistry itu penting, namanya juga perjodohan," ucapnya.
Kemudian, pasangan Anies dengan cawapresnya harus ideal. "Misalnya, komposisinya laki-laki - perempuan, atau misalnya Anies dengan Khofifah, cocok begitu. Atau nasionalis - Islam, Anies kan nasionalis religius, ya cari saja misalkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) atau tokoh Islam, misalkan Khofifah, ya terserah, kalau nasionali religius lagi ya silakan, Ganjar Pranowo misalkan, atau AHY, atau siapa pun berpotensi jadi cawapres Anies, yang penting bisa menang, biasanya kan sipil dan militer, Jawa dan non Jawa," pungkasnya.
Anies pun membocorkan kriteria cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024. "Intinya adalah semua putra bangsa, semua yang siap untuk berjalan bersama. Meninggikan kepentingan republik di atas kepentingan yang lain, itu yang akan leluasa untuk kita berjalan bersama," ujar Anies di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Di sisi lain, Nasdem intens berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Salah satu momen kebersamaan itu saat menghadiri acara resepsi pernikahan putri dari Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang merupakan politikus Nasdem pada Minggu 18 September 2022.
Dari foto yang diunggah politikus Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter, Anies Baswedan bersama tiga pimpinan parpol serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tiga pimpinan parpol itu adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Anies berdiri di antara JK dan Surya Paloh. Sedangkan AHY berdiri di antara Paloh dan Ahmad Syaikhu. Lalu, siapa cawapres pendamping Anies Baswedan jika ketiga parpol itu berkoalisi di Pilpres 2024?
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai PKS akan berupaya mendorong mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di PKS, Ahmad Heryawan atau Aher menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.
Sedangkan Khofifah bukan kader PKS. “Bisa saja didorong," kata Pangi kepada SINDOnews, Selasa (4/10/2022).
Adapun Partai Demokrat diyakini akan menyodorkan nama ketua umumnya AHY. "Kalau PKS mungkin berupaya mendorong Khofifah atau Ahmad Heryawan. Anies-Khofifah, Anies-AHY, atau Anies-Ahmad Heryawan," ujar Pangi.
Dengan demikian, kata Pangi, tinggal bagaimana Nasdem meyakinkan Partai Demokrat dan PKS, apakah tandem Anies Baswedan nantinya adalah salah satu dari kader Demokrat atau PKS. Dia mengatakan bisa juga koalisi yang dibangun berdasarkan persamaan kepentingan.
"Misalnya koalisi bersyarat Partai Demokrat siap bergabung berkoalisi mengusung Anies dengan syarat membawa nama kandidasi AHY sebagai cawapres pasangan Anies, dan begitu juga PKS misalnya klik pada persamaan kepentingan, atau 5 menteri nanti untuk kader PKS, fair karena enggak punya capres dan cawapres, dan itu sah-sah saja. Partai ikut kontestasi pemilu, kemudian ketika menang, power sharing mengambil alih kekuasaan lewat kursi menteri," pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri bisa diusulkan parpol yang dipimpin Ahmad Syaikhu untuk menjadi tandem Anies Baswedan. “Jika membaca porsi suara dan posisi daya tawar, PKS bisa saja mengusulkan Salim Segaf, tetapi minim kemungkinan diterima mengingat Anies sudah mewakili identitas Salim, yakni meraup suara pemilih muslim,” kata Dedi Kurnia Syah.
Dedi menambahkan, Demokrat masih lebih mungkin untuk menawarkan AHY. Namun, menurutnya, itu pun sebenarnya masih cukup kecil kemungkinan untuk diterima.
“Dalam artian AHY punya peluang bagus sebagai timses dan bersiap menjadi anggota kabinet jika pilpres dimenangkan, sementara cawapres Anies setidaknya punya dua kekuatan, logistik dan popularitas di luar jangkauan Anies serta partai pengusung,” tutur Dedi.
Dia pun membeberkan sejumlah tokoh yang mendekati kriteria yang diinginkan Anies Baswedan. "Tokoh yang mendekati kriteria itu ada cukup banyak, mulai dari Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga mungkin Tito Karnavian," pungkas Dedi.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai persoalan penentuan siapa bakal calon wakil presiden akan berpotensi menjadi ganjalan komunikasi dari ketiga partai politik tersebut untuk mewujudkan koalisi. “Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY,” kata Bawono Kumoro.
Menurut Bawono Kumoro, cawapres atau tandem Anies Baswedan di Pilpres 2024 harus figur yang memiliki potensi elektoral terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Anies Baswedan dari berbagai hasil survei diketahui lemah di dua provinsi besar tersebut, padahal pemilih di dua provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara,” ujarnya.
Selain itu, menurut dia, penting juga figur tandem Anies Baswedan memiliki modal sosial bagus seperti secara kultural aktif bergiat di organisasi keagamaan dengan basis massa besar. “Deklarasi pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem tidak secara otomatis menjamin langkah gubernur DKI Jakarta tersebut akan mulus melenggang sebagai kontestan di Pilpres 2024,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR. “Bukan hal mudah menggenapkan bagi dukungan tersebut. Memang sejak dari beberapa bulan terakhir ini Demokrat dan PKS telah melakukan komunikasi politik dalam penjajakan koalisi dengan Partai Nasdem,” pungkasnya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai kriteria cawapres yang disampaikan Anies Baswedan masih umum alias tidak spesifik. Sehingga, kata Ujang, semua figur berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan.
Namun, menurut Ujang, cawapres pendamping Anies Baswedan harus bisa menambah elektabilitas. Kata Ujang, cawapres pendamping Anies harus memiliki elektabilitas yang tinggi. "Kalau hanya bergantung pada elektabilitas Anies ya kurang, ya rugi," ujar Ujang.
Selain itu, lanjut dia, cawapres harus memiliki chemistry dengan Anies Baswedan. Kecocokan itu dinilai penting. "Karena kalau enggak cocok ya susah, Anies ke kanan, cawapres ke kiri. Chemistry itu penting, namanya juga perjodohan," ucapnya.
Kemudian, pasangan Anies dengan cawapresnya harus ideal. "Misalnya, komposisinya laki-laki - perempuan, atau misalnya Anies dengan Khofifah, cocok begitu. Atau nasionalis - Islam, Anies kan nasionalis religius, ya cari saja misalkan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) atau tokoh Islam, misalkan Khofifah, ya terserah, kalau nasionali religius lagi ya silakan, Ganjar Pranowo misalkan, atau AHY, atau siapa pun berpotensi jadi cawapres Anies, yang penting bisa menang, biasanya kan sipil dan militer, Jawa dan non Jawa," pungkasnya.
(rca)
Explore More