Profil Singkat 14 Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027

Jum'at, 30 September 2022 - 10:22 WIB
loading...
Profil Singkat 14 Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027
Sebanyak 14 orang akan mengikuti fit and proper test calon anggota Komnas HAM di Komisi III DPR pada Jumat (30/9/2022) dan Senin (3/10/2022). FOTO/MPI/MARTIN RONALDO
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) periode 2022-2027 pada Jumat (30/9/2022) dan Senin (3/10/2022). Sebanyak 14 kandidat mengikuti uji kelayakan calon anggota Komnas HAM dari berbagai bidang dan lintas profesi.

Berikut ini profil singkat 14 nama calon Anggota Komnas HAM:

1. Abdul Haris Semendawai
Abdul Haris Semendawai merupakan satu dari beberapa alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Ia sudah dua kali menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia pada 2008-2013 dan 2013-2018.

2. Amiruddin
Amiruddin merupakan Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal periode 2018-2022.

Baca juga: Komisi III DPR Mulai Uji Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM

3. Anis Hidayah
Anis Hidayah merupakan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care. Ia adalah aktivis hak asasi manusia khususnya mengenai buruh migran Indonesia di luar negeri. Anis juga merupakan salah satu pendiri Migrant Care. Ia kerap menyoroti sejumlah kejadian penipuan dan penganiayaan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat.

4. Antonio Padjasto Hardojo
Antonio Pradjasto Hardojo adalah praktisi hukum hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan gelar master dalam hukum HAM internasional dari University of Essex di Inggris. Ia selama ini dikenal dalam organisasi masyarakat sipil terutama yang bergerak dalam isu HAM dan demokrasi, baik dalam kegiatan-kegiatan riset, advokasi, dan pendidikan politik.

5. Atnike Nova Sigiro
Atnike Nova Sigiro lulusan S3 menjabat sebagai Direktur Jurnal Perempuan. Ia memiliki pengalaman mengajar di Universitas Paramadina dan juga Advisory Board Lokataru Foundation pada tahun 2017. Atnike dikenal dengan prespektif feminis memandang kebijakan publik. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan juga sering ia soroti.

6. Beka Ulung Hapsara
Beka adalah Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 dengan bidang Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan.

7. Chrisbiantoro
Chrisbiantoro merupakan Ketua Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun, dosen, sekaligus pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Kontras pada 2014 silam.

8. Hari Kurniawan
Hari Kurniawan merupakan advokat dari LBH Disabilitas. Ia sering melakukan kampanye terkait hak-hak penyandang disabilitas di serikat-serikat buruh dan sampai saat ini aktif melakukan advokasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

9. Prabianto Mukti Wibowo
Prabianto Mukti Wibowo pernah menjabat Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan pada 2015. Pada 2017 ia menjadi Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini Prabianto menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Reforma Agraria dan Kehutanan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

10. Pramono Ubaid Tanthowi
Pramono Ubaid Tanthowi merupakan Komisioner KPU (2017-2022).

11. Putu Elvina
Putu Elvina adalah Anggota Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penanggung jawab bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

12. Rita Serena Kolibonso
Rita Serena adalah advokat dan Direktur Eksekutif Mitra Perempuan yang pernah menghasilkan karya tulis pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja dan kekerasan dalam rumah tangga.

13. Saurlin P Siagian
Peneliti Sosial dan Dosen Universitas Darma Agung. Ia kerap menyoroti konflik agraria. Saurlin juga menjadi konsultan peneliti di Asia Society Policy Institute.

14. Uli Parulian Sihombing
Uli Parulian Sihombing adalah Direktur ILRC. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum.

ILRC menyoroti pada masa transisi menuju demokrasi, masalah korupsi, minimnya jaminan hak asasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Uli Parulian juga merupakan salah satu kuasa hukum Novel Baswedan pada 2015 silam.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1563 seconds (0.1#10.140)