Profil Zainal Abidin Syah, Gubernur Papua Pertama dari Kesultanan Tidore
Jum'at, 30 September 2022 - 06:01 WIB
loading...
Sultan Zainal Abidin Syah merupakan Gubernur Irian Barat pertama sebelum berubah menjadi Provinsi Papua yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1961. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Irian Barat merupakan pulau yang berada di ujung timur Indonesia sebelum berubah menjadi Provinsi Papua pada 2003. Zainal Abidin Syah merupakan Gubernur Irian Barat pertama yang menjabat dari tahun 1956 hingga 1961.
Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947-1967, ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat. Pengangkatan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur Irian Barat pertama karena memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat. Baca juga: Bakal Kembali Panggil Lukas Enembe, KPK Persilakan Bawa Dokter Pribadi
Dalam Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1954, masalah Irian Barat tidak berhasil diselesaikan karena Belanda menarik dukungan dari negara-negara barat. Tindakan tersebut dibalas Pemerintah Indonesia dengan menghapus misi militer Belanda yang bertugas di Indonesia.
Setelah segala upaya damai antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang sesuai dengan janji Belanda, maka Indonesia terpaksa mengupayakan jalan lain, Pemerintah RI memilih jalan konfrontasi di segala bidang, termasuk perjuangan fisik.
Langkah pertama yang diambil pada tahun 1956 yaitu pada saat kabinet Ali yang ke II segala keputusan KMB dibatalkan sepihak termasuk segi politik, finansial ekonomi dan lain-lain. KMB di anggap tidak pernah ada jadi Indonesia bebas sama sekali sesuai dengan Proklamasi 1945.
Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947-1967, ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat. Pengangkatan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur Irian Barat pertama karena memanasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat. Baca juga: Bakal Kembali Panggil Lukas Enembe, KPK Persilakan Bawa Dokter Pribadi
Dalam Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1954, masalah Irian Barat tidak berhasil diselesaikan karena Belanda menarik dukungan dari negara-negara barat. Tindakan tersebut dibalas Pemerintah Indonesia dengan menghapus misi militer Belanda yang bertugas di Indonesia.
Setelah segala upaya damai antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang sesuai dengan janji Belanda, maka Indonesia terpaksa mengupayakan jalan lain, Pemerintah RI memilih jalan konfrontasi di segala bidang, termasuk perjuangan fisik.
Langkah pertama yang diambil pada tahun 1956 yaitu pada saat kabinet Ali yang ke II segala keputusan KMB dibatalkan sepihak termasuk segi politik, finansial ekonomi dan lain-lain. KMB di anggap tidak pernah ada jadi Indonesia bebas sama sekali sesuai dengan Proklamasi 1945.
Lihat Juga :
