Profil Zainal Abidin Syah, Gubernur Papua Pertama dari Kesultanan Tidore
Jum'at, 30 September 2022 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai tindakan balasan terhadap Belanda yang telah memasukkan Irian Jaya ke dalam Kerajaan Belanda maka pada tanggal 17 Agustus 1956 yaitu pada HUT RI yang ke XI dibentuklah Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibu Kota sementara di Soasiu Tidore yang meliputi Irian Barat yang diduduki Belanda, Tidore, Oba, Weda Patani dan Wasifa.
Presiden Soekarno lantas menetapkan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat lewat SK Presiden RI Nomor 142 Tahun 1956 tanggal 23 September 1956 di Soasiu, Tidore. Dia diangkat dengan pertimbangan bahwa sampai akhir abad ke-19, daerah Irian merupakan bagian dari Kesultanan Tidore. Sehingga, tidak ada alasan bagi Belanda untuk tidak mengakuinya sebagai wilayah NKRI.
Selanjutnya sesuai SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961 tanggal 4 Mei 1961, ia ditetapkan sebagai Gubernur tetap Provinsi Irian Barat.
Bagi masyarakat Papua, Zainal Abidin dikenal sebagai tokoh yang memiliki patriotisme dan nasionalisme tinggi. Dikisahkan pada bulan Februari 1949, Pemerintah Belanda mengundang Sultan Tidore Zainal Abidin Syah untuk berkunjung ke Irian Barat (Manokwari).
Dalam pembicaraan dengan Belanda, Zainal Abidin diajak kerja sama dan bergabung dengan Belanda. Dia dibujuk untuk menandatangani satu pernyataan yang telah disiapkan oleh Belanda. Hal itu dimaksudkan untuk menyerahkan Irian Barat ke tangan Pemerintah Belanda.
Belanda menawarkan imbalan akan menjamin kehidupan seluruh anggota kesultanan. Akan tetapi, Sultan Zainal Abdidin Syah dengan tegas menolak tawaran Belanda tersebut.
Presiden Soekarno lantas menetapkan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Gubernur sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat lewat SK Presiden RI Nomor 142 Tahun 1956 tanggal 23 September 1956 di Soasiu, Tidore. Dia diangkat dengan pertimbangan bahwa sampai akhir abad ke-19, daerah Irian merupakan bagian dari Kesultanan Tidore. Sehingga, tidak ada alasan bagi Belanda untuk tidak mengakuinya sebagai wilayah NKRI.
Selanjutnya sesuai SK Presiden RI Nomor 220 Tahun 1961 tanggal 4 Mei 1961, ia ditetapkan sebagai Gubernur tetap Provinsi Irian Barat.
Bagi masyarakat Papua, Zainal Abidin dikenal sebagai tokoh yang memiliki patriotisme dan nasionalisme tinggi. Dikisahkan pada bulan Februari 1949, Pemerintah Belanda mengundang Sultan Tidore Zainal Abidin Syah untuk berkunjung ke Irian Barat (Manokwari).
Dalam pembicaraan dengan Belanda, Zainal Abidin diajak kerja sama dan bergabung dengan Belanda. Dia dibujuk untuk menandatangani satu pernyataan yang telah disiapkan oleh Belanda. Hal itu dimaksudkan untuk menyerahkan Irian Barat ke tangan Pemerintah Belanda.
Belanda menawarkan imbalan akan menjamin kehidupan seluruh anggota kesultanan. Akan tetapi, Sultan Zainal Abdidin Syah dengan tegas menolak tawaran Belanda tersebut.
Lihat Juga :
