Berharap Energi Murah dari Badan Usaha Swasta
Kamis, 29 September 2022 - 17:23 WIB
loading...
Pengguna kendaraan banyak yang beralih menggunakan bahan bakar yang dijual SPBU swasta menyusul kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Alasannya adalah kualitas bensin yang lebih bagus dan pemakaian lebih irit. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A
A
A
KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan awal bulan ini disikapi beragam oleh masyarakat. Sebagain masyarakat melakukan protes dengan cara turun ke jalan, melakukan demonstrasi untuk menyuarakan keberatannya. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang melakukan protes dengan cara lebih elegan. Yakni beralih membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Narasi-narasi satire seperti tak ingin membebani subsidi, atau tak ingin badan usaha merugi digaungkan kelas menengah melalui platform sosial media. Masyarakat seolah jengah dengan narasi yang digaungkan sejak setahun terakhir. Narasi-narasi yang cenderung polaritatif dan intimidatif seperti 80% BBM subsidi dinikmati orang kaya, hingga BBM jatah orang miskin “dirampok” orang kaya dan narasi-narasi yang sejatinya tak patut dan tak layak digaungkan untuk menutupi inefisiensi.
Masyarakat pun secara spontan ramai-ramai mengkampanyekan ajakan untuk beralih ke SPBU swasta. Alasannya pun beragam, namun kebanyakan karena tak ingin membebani keuangan negara. Bahkan, untuk jenis BBM umum yang tak disubsidi pun masyarakat kini mulai beralih ke SPBU swasta. Sebab, produk BBM umum yang dijual badan usaha milik negara masih terdapat komponen subsidi.
Mengambil contoh BBM dengan nilai oktan 92. Produk Pertamax yang dijual Pertamina seharga Rp14.500 per liter disebut-sebut masih ada komponen subsidi di dalamnya. Karena harga keekonomian diklaim sebesar Rp19.000 per liter. Sehingga ada komponen subsidi sebesar Rp4.500 per liter.
Di sisi lain, badan usaha swasta seperti Vivo, Shell, BP menjual BBM beroktan 92 dengan harga yang tak jauh berbeda yakni Rp14.990 per liter hingga Rp15.420 per liter. Dengan kualitas yang ndiyakini oleh penggunanya. Logika masyarakat pun bekerja dengan maksimal. Bagaimana mungkin harga BBM sejenis, namun harga keekonomian Pertamax jauh lebih mahal. Sedangkan SPBU swasta daria logika bisnis, tak mungkin menjual dengan harga rugi atau memberikan subsidi.
Kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan BBM berkualitas itu sejatinya merupakan momentum bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan jaringannya. Juga untuk memperkuat infrastruktur serta melakukan inovasi layanan lebih baik lagi. Mengingat di masa depan, persaingan bisnis tak lagi berdasarkan pada harga, karena kelas menengah Indonesia tak lagi pricesensitive, namun lebih ke masalah pelayanan.
Inovasi layanan yang dilakukan Vivo, Shell, BP harus terus ditingkatkan. Misalnya, SPBU Shell memberikan diskon hingga Rp3.300 per liter untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ selama September 2022. Juga inovasi dari BP yang menghadirkan program gratis 1 liter BBM untuk pembelian dalam volume tertentu.
Peningkatan layanan yang dibarengi dengan inovasi perlu dilakukan, Ambil contoh industri seluler, saat operator seluler hanya didominasi satu operator, harga kartu perdana, hingga biaya panggilan telepon sangat mahal. Namun dengan semakin banyaknya jumlah operator yang memberikan pelayanan lebih, secara otomatis, operator akan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Hasilnya, operator seluler berlomba memberikan layanan terbaik, yang dibarengi dengan semakin murahnya tarif.
Pemerintah pun perlu memberikan ruang dan level playingfield yang sama. Agar rakyat memiliki banyak pilihan dalam mengakses energi murah di Tanah Air. Apabila swasta diberikan dukungan dan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan infrastrukturnya, hal itu tentunya akan mengurangi beban subsidi BBM yang harus digelontorkan oleh negara. Beban subsidi itu tentunya akan beralih ke swasta.
Dengan populasi kendaraan bermotor yang sangat besar, mustahil apabila swasta tidak tertarik untuk mengembagkan infrastrukturnya. Ganjalan berupa batas bawah dan batas atas harga BBM Umum perlu dihapus, sehingga swasta tertarik untuk melakukan investasi pengembangan infrastruktur tak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok daerah.
Narasi nasionalisme tak perlu pula digaungkan saat masyarakat beralih menggunakan BBM yang dijual oleh swasta. Karena, narasi tersebut sangat kontradiktif dengan narasi polaritatif dan intimidatif yang sebelumnya massif digaungkan oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan keterlibatan swasta dalam menghadirkan energi murah, khususnya BBM, selain akan mengurangi beban subsidi negara dan mengurangi kerugian badan usaha, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena subsidi benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Narasi-narasi satire seperti tak ingin membebani subsidi, atau tak ingin badan usaha merugi digaungkan kelas menengah melalui platform sosial media. Masyarakat seolah jengah dengan narasi yang digaungkan sejak setahun terakhir. Narasi-narasi yang cenderung polaritatif dan intimidatif seperti 80% BBM subsidi dinikmati orang kaya, hingga BBM jatah orang miskin “dirampok” orang kaya dan narasi-narasi yang sejatinya tak patut dan tak layak digaungkan untuk menutupi inefisiensi.
Masyarakat pun secara spontan ramai-ramai mengkampanyekan ajakan untuk beralih ke SPBU swasta. Alasannya pun beragam, namun kebanyakan karena tak ingin membebani keuangan negara. Bahkan, untuk jenis BBM umum yang tak disubsidi pun masyarakat kini mulai beralih ke SPBU swasta. Sebab, produk BBM umum yang dijual badan usaha milik negara masih terdapat komponen subsidi.
Mengambil contoh BBM dengan nilai oktan 92. Produk Pertamax yang dijual Pertamina seharga Rp14.500 per liter disebut-sebut masih ada komponen subsidi di dalamnya. Karena harga keekonomian diklaim sebesar Rp19.000 per liter. Sehingga ada komponen subsidi sebesar Rp4.500 per liter.
Di sisi lain, badan usaha swasta seperti Vivo, Shell, BP menjual BBM beroktan 92 dengan harga yang tak jauh berbeda yakni Rp14.990 per liter hingga Rp15.420 per liter. Dengan kualitas yang ndiyakini oleh penggunanya. Logika masyarakat pun bekerja dengan maksimal. Bagaimana mungkin harga BBM sejenis, namun harga keekonomian Pertamax jauh lebih mahal. Sedangkan SPBU swasta daria logika bisnis, tak mungkin menjual dengan harga rugi atau memberikan subsidi.
Kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan BBM berkualitas itu sejatinya merupakan momentum bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan jaringannya. Juga untuk memperkuat infrastruktur serta melakukan inovasi layanan lebih baik lagi. Mengingat di masa depan, persaingan bisnis tak lagi berdasarkan pada harga, karena kelas menengah Indonesia tak lagi pricesensitive, namun lebih ke masalah pelayanan.
Inovasi layanan yang dilakukan Vivo, Shell, BP harus terus ditingkatkan. Misalnya, SPBU Shell memberikan diskon hingga Rp3.300 per liter untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ selama September 2022. Juga inovasi dari BP yang menghadirkan program gratis 1 liter BBM untuk pembelian dalam volume tertentu.
Peningkatan layanan yang dibarengi dengan inovasi perlu dilakukan, Ambil contoh industri seluler, saat operator seluler hanya didominasi satu operator, harga kartu perdana, hingga biaya panggilan telepon sangat mahal. Namun dengan semakin banyaknya jumlah operator yang memberikan pelayanan lebih, secara otomatis, operator akan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Hasilnya, operator seluler berlomba memberikan layanan terbaik, yang dibarengi dengan semakin murahnya tarif.
Pemerintah pun perlu memberikan ruang dan level playingfield yang sama. Agar rakyat memiliki banyak pilihan dalam mengakses energi murah di Tanah Air. Apabila swasta diberikan dukungan dan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan infrastrukturnya, hal itu tentunya akan mengurangi beban subsidi BBM yang harus digelontorkan oleh negara. Beban subsidi itu tentunya akan beralih ke swasta.
Dengan populasi kendaraan bermotor yang sangat besar, mustahil apabila swasta tidak tertarik untuk mengembagkan infrastrukturnya. Ganjalan berupa batas bawah dan batas atas harga BBM Umum perlu dihapus, sehingga swasta tertarik untuk melakukan investasi pengembangan infrastruktur tak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok daerah.
Narasi nasionalisme tak perlu pula digaungkan saat masyarakat beralih menggunakan BBM yang dijual oleh swasta. Karena, narasi tersebut sangat kontradiktif dengan narasi polaritatif dan intimidatif yang sebelumnya massif digaungkan oleh pihak-pihak tertentu.
Dengan keterlibatan swasta dalam menghadirkan energi murah, khususnya BBM, selain akan mengurangi beban subsidi negara dan mengurangi kerugian badan usaha, pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena subsidi benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
(bmm)
Lihat Juga :
