Kasus Lukas Enembe, KPK Diharapkan Memiliki Bukti Kuat

Sabtu, 24 September 2022 - 01:11 WIB
loading...
Kasus Lukas Enembe, KPK Diharapkan Memiliki Bukti Kuat
Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dapat dihentikan. Hal ini bila merujuk pada UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dapat dihentikan. Hal ini bila merujuk pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Demikian diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia mengatakan, KPK dengan UU yang baru dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus korupsi Lukas Enembe .

Namun, dengan catatan Lukas dapat mengklarifikasi asal aliran dana transaksi yang dicurigai tersebut. Baca juga: KPK Akan Panggil Lagi Lukas Enembe

"Kalau nanti membuktikan dari mana sumber uang tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas ya sudah pasti, nanti kami hentikan. Tapi mohon diklarifikasi," kata Alexander di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Baca juga: KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif

Berdasarkan hasil analisis PPATK ada 12 transaksi dana ketidakwajaran dalam penyimpanan dan pengelolaan keuangan Lukas Enembe. Seperti transaksi setoran tunai Lukas Enembe di kasino judi senilai Rp55 juta dolar atau Rp560 miliar.

Lalu, pembelian perhiasan jam tangan dari setoran tunai sebesar Rp55 ribu dollar atau Rp550 juta. Kemudian dari pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga pencucian uang.

Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama.

Menurutnya, pernyataan KPK yang akan menjamin akan mencabut status Lukas Enembe jika bisa membuktikan sumber uang Rp560 miliar bukan dari korupsi menunjukkan bahwa KPK pada dasarnya tidak memiliki bukti terhadap dugaan korupsi, kecuali sebatas berdasarkan laporan PPATK.

"Harus kita ingat bahwa laporan PPATK bukanlah alat bukti yang serta merta dapat langsung dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi, melainkan hanya sebatas petunjuk awal tentang sebatas adanya ketidakwajaran transaksi keuangan," kata Haris Pertama dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1272 seconds (10.101#12.26)