Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Konversi Kompor Gas ke Listrik
Jum'at, 23 September 2022 - 11:47 WIB
loading...
Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali wacana konversi kompor gas ke kompor listrik. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mengkaji kembali wacana konversi kompor gas ke listrik . Sebab, listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya pun ditentukan oleh mata uang asing dan market internasional.
"Perhitungan harus benar-benar dilihat dari nilai hari ini dan ke depan. Apakah listrik kita akan selalu murah dan stabil? Jangan-jangan timbul masalah baru di masyarakat nantinya," kata pelaku usaha distribusi elpiji Pertamina, Brando Susanto, Jumat (23/9/2022).
Hal ini disampaikan Brando karena Kementerian BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Pembagian kompor listrik ini akan dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun.
Pemerintah meyakini kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, mampu mengatasi oversupply listrik. Bahkan mampu mengurangi beban APBN karena impor liquefied petroleum gas (LPG) pasti akan menurun.
Brando yang juga pemerhati dinamisasi subsidi energi untuk masyarakat ini merasa aneh karena pemerintah seperti terburu-buru membagikan kompor listrik ke masyarakat tanpa dikaji mendalam terlebih dahulu. Menurutnya, listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya ditentukan oleh mata uang asing dan market internasional.
Ia meyakini, dalam jangka waktu menengah, solusi kompor listrik akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi kembali merepotkan masyarakat. "Kebanyakan listrik kita dihasilkan berbasis diesel dan batubara. Jadi bisa dibayangkan suatu saat juga akan problem dengan harga beban subsidi," ujarnya.
Baca juga: Uji Coba, Pemerintah Bagikan 300.000 Kompor Listrik Gratis Tahun Ini
Selama ini, masyarakat Indonesia kebanyakan memasak dengan berbagai bumbu agar sehat dan sedap. Sementara dengan memakai kompor listrik rasanya bukan tidak bisa, tapi akan memakan waktu lebih lama dan rasa ada perbedaan dengan kompor api.
"Jadi masakan daerah di masyarakat akan kehilangan cita rasa nusantaranya kalau pakai kompor listrik," kata Brando.
Selain itu, kata Brando, pembagian kompor listrik dengan perangkatnya jangan malah menjadi harapan palsu di masyarakat yang sedang susah. "Bagi-bagi kompor listrik gratis hendaknya jangan jadi ajang kampanye di masyarakat. Nanti perangkatnya diterima, tapi tidak dipakai sebagai mana mestinya," kata Brando.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, tahun ini pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket kompor listrik itu terdiri dari kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau jalur daya khusus untuk kompor listrik.
"Rencananya tahun ini 300.000 (penerima). Jadi, satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," kata Rida saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (20/9/2022).
Dia menyebut saat ini masih merupakan tahap uji coba. "Cuma sekarang uji coba, ada usulan yang satu tungkunya diubah lebih gede, nah itu lagi dikalkulasi berapa harganya. Harusnya kan nggak Rp1,8 juta lagi, mungkin Rp2 juta, pasti lebih naik," katanya.
"Perhitungan harus benar-benar dilihat dari nilai hari ini dan ke depan. Apakah listrik kita akan selalu murah dan stabil? Jangan-jangan timbul masalah baru di masyarakat nantinya," kata pelaku usaha distribusi elpiji Pertamina, Brando Susanto, Jumat (23/9/2022).
Hal ini disampaikan Brando karena Kementerian BUMN berencana menambah anggaran sebesar Rp5 triliun yang dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. Pembagian kompor listrik ini akan dimulai tahun depan dan bertahap hingga 5 tahun.
Pemerintah meyakini kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, mampu mengatasi oversupply listrik. Bahkan mampu mengurangi beban APBN karena impor liquefied petroleum gas (LPG) pasti akan menurun.
Brando yang juga pemerhati dinamisasi subsidi energi untuk masyarakat ini merasa aneh karena pemerintah seperti terburu-buru membagikan kompor listrik ke masyarakat tanpa dikaji mendalam terlebih dahulu. Menurutnya, listrik dan elpiji sama-sama produk energi tidak terbarukan dan harganya ditentukan oleh mata uang asing dan market internasional.
Ia meyakini, dalam jangka waktu menengah, solusi kompor listrik akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi kembali merepotkan masyarakat. "Kebanyakan listrik kita dihasilkan berbasis diesel dan batubara. Jadi bisa dibayangkan suatu saat juga akan problem dengan harga beban subsidi," ujarnya.
Baca juga: Uji Coba, Pemerintah Bagikan 300.000 Kompor Listrik Gratis Tahun Ini
Selama ini, masyarakat Indonesia kebanyakan memasak dengan berbagai bumbu agar sehat dan sedap. Sementara dengan memakai kompor listrik rasanya bukan tidak bisa, tapi akan memakan waktu lebih lama dan rasa ada perbedaan dengan kompor api.
"Jadi masakan daerah di masyarakat akan kehilangan cita rasa nusantaranya kalau pakai kompor listrik," kata Brando.
Selain itu, kata Brando, pembagian kompor listrik dengan perangkatnya jangan malah menjadi harapan palsu di masyarakat yang sedang susah. "Bagi-bagi kompor listrik gratis hendaknya jangan jadi ajang kampanye di masyarakat. Nanti perangkatnya diterima, tapi tidak dipakai sebagai mana mestinya," kata Brando.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, tahun ini pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik gratis kepada 300.000 rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket kompor listrik itu terdiri dari kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau jalur daya khusus untuk kompor listrik.
"Rencananya tahun ini 300.000 (penerima). Jadi, satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin," kata Rida saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (20/9/2022).
Dia menyebut saat ini masih merupakan tahap uji coba. "Cuma sekarang uji coba, ada usulan yang satu tungkunya diubah lebih gede, nah itu lagi dikalkulasi berapa harganya. Harusnya kan nggak Rp1,8 juta lagi, mungkin Rp2 juta, pasti lebih naik," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
