Wakil Ketua MPR Ingatkan Pemerintah untuk Beradaptasi dengan Dinamika Ekonomi Global
Rabu, 21 September 2022 - 23:45 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, Indonesia harus mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Salah satunya melalui pemanfaatan ekonomi digital.
Menurut Lestari, kesiapan ekonomi digital tidak hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi, tapi menuntut kesiapan secara matang sumber daya manusia, kebijakan pendukung, dan sistem keamanan digital yang memadai. Sebab, ekonomi digital terus bertumbuh, sementara literasi digital masyarakat di Indonesia berjalan perlahan.
"Kesiapan ekonomi digital Indonesia harus dikaji secara komprehensif, terutama bidang pendidikan dan kesiapan masyarakat serta pemerintah, agar mampu beradaptasi menghadapi dampak krisis global," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dalam sambutannya diskusi secara daring bertema “Peran Ekonomi Digital Indonesia dalam Menghadapi Krisis” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/9/2022).
Baca juga: Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya UU PPRT untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Menurut Rerie, salah satu tantangan investasi ekonomi digital di Tanah Air adalah keamanan siber. Karena itu, infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber harus menjadi prioritas dalam upaya beradaptasi dengan ekonomi global yang terus bertumbuh di tengah terpaan krisis.
Anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan, suatu negara tidak dapat bertumbuh dan berkembang sendiri ketika berhadapan dengan ragam perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. "Kolaborasi dalam berbagai bidang antarinstansi mesti diperkuat dalam menyikapi berbagai perubahan global itu," kata Rerie.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Dukung Repatriasi Prasasti Pucangan dari India ke Indonesia
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi berpendapat, potensi ekonomi digital di tingkat global, regional, dan nasional saat ini cukup besar. Proyeksi global untuk ekonomi digital pada 2025, menurut Dedy, valuasinya diperkirakan mencapai USD23 triliun atau 24,3% dari PDB dunia.
Potensi ekonomi digital tingkat nasional pada 2021 mencatat valuasi ekonomi mencapai USD70 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun. Angka tersebut diproyeksikan mencapai USD315 miliar atau Rp4.500 triliun pada 2030. "Itu potensi sangat besar," ujar Dedy.
Perkembangan ekonomi digital, kata Dedy, tidak terlepas dari dorongan penetrasi internet di Tanah Air yang saat ini tercatat 77,02%. Dedy menilai peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar. Apalagi ekonomi digital sudah terbukti sebagai salah satu sektor yang cepat pulih dari dampak pandemi.
Berbagai upaya untuk penguatan sektor digital terus dilakukan pemerintah lewat penguatan literasi masyarakat hingga perluasan infrastruktur internet di Tanah Air, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima mengungkapkan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, serangan terhadap traffic internet yang digunakan pun semakin meningkat. Pada 2021, tercatat 1,6 miliar anomali traffic internet yang menyasar sejumlah akun masyarakat.
Berdasarkan kondisi itu, kata Edit, upaya penguatan sistem keamanan siber terhadap para pelaku ekonomi digital dan masyarakat harus dikedepankan lewat berbagai upaya, agar potensi ekonomi dan sosial dari sektor digital yang ada bisa terus dikembangkan. "BSSN terus berupaya memberikan pelatihan dan modul sistem keamanan siber yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi digital dan masyarakat," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pempimpin Digital Indonesia, Ignasius DA Sutapa mengungkapkan, kondisi saat ini seperti dua sisi mata uang. Ada peluang ekonomi dari kemajuan teknologi, tapi di sisi lain serangan siber juga tinggi.
Potensi besar dalam pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi tidak diiringi kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi digital untuk menangkap peluang tersebut. Menurut Ignasius, baru 30% masyarakat Indonesia memiliki literasi digital, sementara inklusi keuangannya sudah mencapai 76%. Kondisi tersebut menghadirkan potensi risiko yang besar.
Karena itu, perlu peningkatan literasi digital masyarakat agar inklusi keuangannya bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, ujar Ignasius, dibutuhkan modernisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara nasional.
Peneliti Collaboration with Research Cluster of Digital Business and Economics Universitas Indonesia, Christy D Mariana sependapat bahwa ekonomi digital mampu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangannya adalah bagaimana transformasi digital di masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan berbagai peluang di emerging market. "Masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, lewat penguatan pengetahuan tentang cyber security dan ekonomi digital," katanya.
Menurut Christy, agar ekonomi digital mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional dari krisis diperlukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kecakapan digital masyarakat dan sejumlah kebijakan yang mendukung ekosistem digital.
Menurut Lestari, kesiapan ekonomi digital tidak hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi, tapi menuntut kesiapan secara matang sumber daya manusia, kebijakan pendukung, dan sistem keamanan digital yang memadai. Sebab, ekonomi digital terus bertumbuh, sementara literasi digital masyarakat di Indonesia berjalan perlahan.
"Kesiapan ekonomi digital Indonesia harus dikaji secara komprehensif, terutama bidang pendidikan dan kesiapan masyarakat serta pemerintah, agar mampu beradaptasi menghadapi dampak krisis global," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dalam sambutannya diskusi secara daring bertema “Peran Ekonomi Digital Indonesia dalam Menghadapi Krisis” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/9/2022).
Baca juga: Wakil Ketua MPR Tekankan Pentingnya UU PPRT untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Menurut Rerie, salah satu tantangan investasi ekonomi digital di Tanah Air adalah keamanan siber. Karena itu, infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang keamanan siber harus menjadi prioritas dalam upaya beradaptasi dengan ekonomi global yang terus bertumbuh di tengah terpaan krisis.
Anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah itu mengatakan, suatu negara tidak dapat bertumbuh dan berkembang sendiri ketika berhadapan dengan ragam perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. "Kolaborasi dalam berbagai bidang antarinstansi mesti diperkuat dalam menyikapi berbagai perubahan global itu," kata Rerie.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Dukung Repatriasi Prasasti Pucangan dari India ke Indonesia
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi berpendapat, potensi ekonomi digital di tingkat global, regional, dan nasional saat ini cukup besar. Proyeksi global untuk ekonomi digital pada 2025, menurut Dedy, valuasinya diperkirakan mencapai USD23 triliun atau 24,3% dari PDB dunia.
Potensi ekonomi digital tingkat nasional pada 2021 mencatat valuasi ekonomi mencapai USD70 miliar atau lebih dari Rp1.000 triliun. Angka tersebut diproyeksikan mencapai USD315 miliar atau Rp4.500 triliun pada 2030. "Itu potensi sangat besar," ujar Dedy.
Perkembangan ekonomi digital, kata Dedy, tidak terlepas dari dorongan penetrasi internet di Tanah Air yang saat ini tercatat 77,02%. Dedy menilai peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar. Apalagi ekonomi digital sudah terbukti sebagai salah satu sektor yang cepat pulih dari dampak pandemi.
Berbagai upaya untuk penguatan sektor digital terus dilakukan pemerintah lewat penguatan literasi masyarakat hingga perluasan infrastruktur internet di Tanah Air, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik.
Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima mengungkapkan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, serangan terhadap traffic internet yang digunakan pun semakin meningkat. Pada 2021, tercatat 1,6 miliar anomali traffic internet yang menyasar sejumlah akun masyarakat.
Berdasarkan kondisi itu, kata Edit, upaya penguatan sistem keamanan siber terhadap para pelaku ekonomi digital dan masyarakat harus dikedepankan lewat berbagai upaya, agar potensi ekonomi dan sosial dari sektor digital yang ada bisa terus dikembangkan. "BSSN terus berupaya memberikan pelatihan dan modul sistem keamanan siber yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi digital dan masyarakat," katanya.
Ketua Umum Asosiasi Pempimpin Digital Indonesia, Ignasius DA Sutapa mengungkapkan, kondisi saat ini seperti dua sisi mata uang. Ada peluang ekonomi dari kemajuan teknologi, tapi di sisi lain serangan siber juga tinggi.
Potensi besar dalam pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi tidak diiringi kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi digital untuk menangkap peluang tersebut. Menurut Ignasius, baru 30% masyarakat Indonesia memiliki literasi digital, sementara inklusi keuangannya sudah mencapai 76%. Kondisi tersebut menghadirkan potensi risiko yang besar.
Karena itu, perlu peningkatan literasi digital masyarakat agar inklusi keuangannya bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, ujar Ignasius, dibutuhkan modernisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara nasional.
Peneliti Collaboration with Research Cluster of Digital Business and Economics Universitas Indonesia, Christy D Mariana sependapat bahwa ekonomi digital mampu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangannya adalah bagaimana transformasi digital di masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga mampu menciptakan berbagai peluang di emerging market. "Masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, lewat penguatan pengetahuan tentang cyber security dan ekonomi digital," katanya.
Menurut Christy, agar ekonomi digital mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional dari krisis diperlukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kecakapan digital masyarakat dan sejumlah kebijakan yang mendukung ekosistem digital.
(cip)
Lihat Juga :
