Sebelum Lakukan OTT, KPK Sudah Ingatkan Bupati Kutai Timur
Jum'at, 03 Juli 2020 - 06:20 WIB
loading...
Bupati Kutai Timur Ismunandar. Foto: Dok. Pemkab Kutim
A
A
A
JAKARTA - Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (2/7/2020) malam. Dalam operasi itu KPK menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar.
Sebelum menangkap Ismunandar, Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Korwil IV) pada Kedeputian Bidang Pencegahan bersama pimpinan KPK diketahui sudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi.
Berdasarkan data yang diperoleh SINDO MEDIA, Satgas Korsupgah Korwil IV yang dipimpin Alfi Rachman Waluyo dan Ketua Korwil IV Nana Mulyana turun ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 11-13 Maret 2020. Saat turun ke Kaltim, turut ikut-serta Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Pada hari pertama, Nawawi bersama Tim Korsupgah bertemu dengan Pangdam VI/Mulawarman Mayor TNI Subiyanto disertai sosialisasi pencegahan korupsi bagi para peserta Rapat Pimpinan (Rapim Kodam VI/Mulawarman). Acara ini berlangsung di Balikpapan. (Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kaltim, Bupati Kutai Timur Diciduk)
Pada hari kedua, Nawawi bersama Alfi, Nana, dan tim KPK menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Kantor dan jajaran yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltim-Kaltara).
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Kanwil DJP. Saat pertemuan turut hadir juga Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Azwar Busra.
Saat rapat koordinasi berlangsung, para pihak membahas secara serius tentang optimal penagihan piutang pajak tambang terhadap para pelaku usaha terkait di wilayah Kaltim-Kaltara. Dalam pertemuan, Nawawi mendorong dilakukannya penegakan hukum dan pencegahan korupsi pada sektor pajak tambang serta penerbitan izin-izin usaha pertambangan.
Masih dalam pertemuan, Nawawi juga ikut memantau langsung kemajuan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penerimaan pajak pertambangan. Menurut dia, jika ada perusahaan yang melanggar dan masih ada piutang pajak, maka sanksi dendanya harus dimaksimalkan.
"Pengawasan pajak harus lebih berani dan maju ke depannya. Yang lebih penting dalam penanganan pelanggar pajak bukan semata sanksi penjara, tapi pengenaan denda yang lebih besar dari jumlah pelanggaran pajak," ujar Nawawi sebagaimana dikutip dari akun Twitter KPK. (Baca juga: Kena OTT KPK, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar)
Hari ketiga, Tim Korsupgah Korwil IV melakukan rapat dan pertemuan di antaranya dengan jajaran Pemprov Kaltim, jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, dan jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Pembahasan tentang delapan area intervensi Korsupgah termasuk penertiban dan penyelamatan aset-aset milik daerah yang masih bermasalah.
Berikutnya KPK melalui Tim Korsupgah Korwil IV menggelar rapat koordinasi dan diskusi interaktif secara virtual pada Selasa 12 Mei 2020. Rapat dan diskusi diikuti seluruh kepala daerah se-Provinsi Kaltim, termasuk Bupati Kutim Ismunandar. Ismunandar mengikuti acara dengan didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuti. Irawansyah, Plt Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Kutim Jasrin, Kepala Bappeda Edward Azran, dan jajaran Kepala OPD lain di lingkungan Pemkab Kutim.
Saat paparan berlangsung, Nana Mulyana selaku Ketua Korwil IV dan Alfi Rachman Waluyo selaku Ketua Tim Satgas Korsupgah Korwil IV kembali mengingatkan para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah agar menjalankan secara serius program pencegahan korupsi terintegrasi sesuai dengan delapan area yang menjadi fokus KPK. Para kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus serius menjalankan komitmen pencegahan korupsi yang telah disepakati bersama.
Delapan area tersebut yakni pertama, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, perizinan. Keempat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kelima, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Keenam, optimalisasi pajak daerah. Ketujuh, manajemen aset daerah. Kedelapan, tata kelola dana desa.
Saat rapat dan diskusi pun turut dibahas tentang refokusing dan realokasi anggaran masing-masing daerah di wilayah Kaltim serta pencegahan korupsi sehubungan dengan berbagai program penanganan Covid-19. Nana dan Alfi juga mengingatkan agar para kepala daerah dan jajaran tidak melakukan dugaan korupsi di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Tim KPK pun tetap mengingatkan sehubungan dengan dua surat edaran KPK. Satu, Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dua, SE Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19.
Sehari kemudian, yakni Rabu 13 Mei 2020, Tim Korsupgah Korwil IV kembali menggelar diskusi bertajuk 'Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur'. Pesertanya adalah para Sekretaris Daerah se-Provinsi Kaltim. Saat diskusi tim KPK tetap mengingatkan tentang adanya dua surat edaran KPK yakni tentang PBJ dan bansos di masa pandemi Covid-19.
Selain itu tim KPK juga menyampaikan dan mengingatkan kembali tentang adanya Surat KPK Nomor: B/1939/GAH.00/01-10/04 2020 perihal Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah. Surat tertanggal 14 April 2020 ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Selain itu, pada 2019 Tim Korsupgah KPK juga beberapa kali turun langsung ke Provinsi Kaltim termasuk menyambangi Kabupaten Kutim. Bahkan jika dilihat data yang dimiliki KPK, maka sebenarnya KPK telah hadir di Kabupaten Kutim sejak 2017. Dalam setiap kesempatan tersebut, Bupati Ismunandar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan jajaran OPD kerap kali hadir dalam setiap rapat koordinasi dan kegiatan pencegahan korupsi.
Sebelum menangkap Ismunandar, Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Satgas Korsupgah) Unit Kerja Koordinasi Wilayah (Korwil IV) pada Kedeputian Bidang Pencegahan bersama pimpinan KPK diketahui sudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi.
Berdasarkan data yang diperoleh SINDO MEDIA, Satgas Korsupgah Korwil IV yang dipimpin Alfi Rachman Waluyo dan Ketua Korwil IV Nana Mulyana turun ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 11-13 Maret 2020. Saat turun ke Kaltim, turut ikut-serta Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.
Pada hari pertama, Nawawi bersama Tim Korsupgah bertemu dengan Pangdam VI/Mulawarman Mayor TNI Subiyanto disertai sosialisasi pencegahan korupsi bagi para peserta Rapat Pimpinan (Rapim Kodam VI/Mulawarman). Acara ini berlangsung di Balikpapan. (Baca juga: KPK Lakukan OTT di Kaltim, Bupati Kutai Timur Diciduk)
Pada hari kedua, Nawawi bersama Alfi, Nana, dan tim KPK menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Kantor dan jajaran yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltim-Kaltara).
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Kanwil DJP. Saat pertemuan turut hadir juga Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Azwar Busra.
Saat rapat koordinasi berlangsung, para pihak membahas secara serius tentang optimal penagihan piutang pajak tambang terhadap para pelaku usaha terkait di wilayah Kaltim-Kaltara. Dalam pertemuan, Nawawi mendorong dilakukannya penegakan hukum dan pencegahan korupsi pada sektor pajak tambang serta penerbitan izin-izin usaha pertambangan.
Masih dalam pertemuan, Nawawi juga ikut memantau langsung kemajuan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penerimaan pajak pertambangan. Menurut dia, jika ada perusahaan yang melanggar dan masih ada piutang pajak, maka sanksi dendanya harus dimaksimalkan.
"Pengawasan pajak harus lebih berani dan maju ke depannya. Yang lebih penting dalam penanganan pelanggar pajak bukan semata sanksi penjara, tapi pengenaan denda yang lebih besar dari jumlah pelanggaran pajak," ujar Nawawi sebagaimana dikutip dari akun Twitter KPK. (Baca juga: Kena OTT KPK, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar)
Hari ketiga, Tim Korsupgah Korwil IV melakukan rapat dan pertemuan di antaranya dengan jajaran Pemprov Kaltim, jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, dan jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Pembahasan tentang delapan area intervensi Korsupgah termasuk penertiban dan penyelamatan aset-aset milik daerah yang masih bermasalah.
Berikutnya KPK melalui Tim Korsupgah Korwil IV menggelar rapat koordinasi dan diskusi interaktif secara virtual pada Selasa 12 Mei 2020. Rapat dan diskusi diikuti seluruh kepala daerah se-Provinsi Kaltim, termasuk Bupati Kutim Ismunandar. Ismunandar mengikuti acara dengan didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuti. Irawansyah, Plt Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Kutim Jasrin, Kepala Bappeda Edward Azran, dan jajaran Kepala OPD lain di lingkungan Pemkab Kutim.
Saat paparan berlangsung, Nana Mulyana selaku Ketua Korwil IV dan Alfi Rachman Waluyo selaku Ketua Tim Satgas Korsupgah Korwil IV kembali mengingatkan para kepala daerah dan jajaran pemerintah daerah agar menjalankan secara serius program pencegahan korupsi terintegrasi sesuai dengan delapan area yang menjadi fokus KPK. Para kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus serius menjalankan komitmen pencegahan korupsi yang telah disepakati bersama.
Delapan area tersebut yakni pertama, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua, pengadaan barang dan jasa. Ketiga, perizinan. Keempat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kelima, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Keenam, optimalisasi pajak daerah. Ketujuh, manajemen aset daerah. Kedelapan, tata kelola dana desa.
Saat rapat dan diskusi pun turut dibahas tentang refokusing dan realokasi anggaran masing-masing daerah di wilayah Kaltim serta pencegahan korupsi sehubungan dengan berbagai program penanganan Covid-19. Nana dan Alfi juga mengingatkan agar para kepala daerah dan jajaran tidak melakukan dugaan korupsi di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Tim KPK pun tetap mengingatkan sehubungan dengan dua surat edaran KPK. Satu, Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Dua, SE Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Covid-19.
Sehari kemudian, yakni Rabu 13 Mei 2020, Tim Korsupgah Korwil IV kembali menggelar diskusi bertajuk 'Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur'. Pesertanya adalah para Sekretaris Daerah se-Provinsi Kaltim. Saat diskusi tim KPK tetap mengingatkan tentang adanya dua surat edaran KPK yakni tentang PBJ dan bansos di masa pandemi Covid-19.
Selain itu tim KPK juga menyampaikan dan mengingatkan kembali tentang adanya Surat KPK Nomor: B/1939/GAH.00/01-10/04 2020 perihal Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah. Surat tertanggal 14 April 2020 ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Selain itu, pada 2019 Tim Korsupgah KPK juga beberapa kali turun langsung ke Provinsi Kaltim termasuk menyambangi Kabupaten Kutim. Bahkan jika dilihat data yang dimiliki KPK, maka sebenarnya KPK telah hadir di Kabupaten Kutim sejak 2017. Dalam setiap kesempatan tersebut, Bupati Ismunandar, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan jajaran OPD kerap kali hadir dalam setiap rapat koordinasi dan kegiatan pencegahan korupsi.
(thm)
Lihat Juga :
