Antisipasi Serangan Hacker, Pemerintah Bisa Lakukan 3 Langkah Ini
Minggu, 18 September 2022 - 17:11 WIB
loading...
A
A
A
Herman menjelaskan, efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya.
"Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU," ungkapnya.
"Kominfo sendiri sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait," sambungnya.
Ketiga lanjut Herman, kemandirian data nasional. Selama data-data mayoritas masih diproses, diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas.
"Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya," jelasnya.
"Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker," tambahnya.
Herman Huang menyatakan, fenomena Bjorka ini jadi mengangkat ke permukaan dua hal utama yang terjadi di Indonesia yaitu pertama, kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan data masih rendah.
"Adanya pernyataan bahwa data negara aman dan tidak menjadi korban hacking dari Bjorka, dapat dianggap bahwa penyelenggara negara tidak menganggap data masyarakat sebagai penting," ujarnya.
"Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU," ungkapnya.
"Kominfo sendiri sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait," sambungnya.
Ketiga lanjut Herman, kemandirian data nasional. Selama data-data mayoritas masih diproses, diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas.
"Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya," jelasnya.
"Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker," tambahnya.
Herman Huang menyatakan, fenomena Bjorka ini jadi mengangkat ke permukaan dua hal utama yang terjadi di Indonesia yaitu pertama, kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan data masih rendah.
"Adanya pernyataan bahwa data negara aman dan tidak menjadi korban hacking dari Bjorka, dapat dianggap bahwa penyelenggara negara tidak menganggap data masyarakat sebagai penting," ujarnya.
Lihat Juga :
