Antisipasi Serangan Hacker, Pemerintah Bisa Lakukan 3 Langkah Ini
loading...
Pemerintah perlu melakukan langkah taktis mencegah hacker, seperti munculnya Bjorka yang tengah viral. Pandangan ini disampaikan pegiat IT, Herman Huang. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu segera melakukan langkah taktis untuk mencegah hacker, seperti munculnya Bjorka yang tengah viral. Pandangan ini disampaikan oleh pegiat IT Herman Huang.
Herman Huang yang merupakan peserta Program Cybersecurity Cambridge University, Inggris ini mengungkapkan, ada tiga rekomendasi yang mendesak dilakukan.
Kedua menurut Herman, transformasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo. BSSN sebagai Lembaga Siber harus merombak diri untuk dapat memberikan peningkatan keamanan siber dan emergency response ketika kebocoran data siber terjadi lagi di masa depan.
"BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi," ucap Herman.
Herman menjelaskan, efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya.
"Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU," ungkapnya.
"Kominfo sendiri sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait," sambungnya.
Ketiga lanjut Herman, kemandirian data nasional. Selama data-data mayoritas masih diproses, diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas.
"Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya," jelasnya.
Herman Huang yang merupakan peserta Program Cybersecurity Cambridge University, Inggris ini mengungkapkan, ada tiga rekomendasi yang mendesak dilakukan.
Kedua menurut Herman, transformasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo. BSSN sebagai Lembaga Siber harus merombak diri untuk dapat memberikan peningkatan keamanan siber dan emergency response ketika kebocoran data siber terjadi lagi di masa depan.
"BSSN dapat dimodelkan serupa NSA di Amerika. Harusnya tidak ada kebingungan atau diam berhari-hari ketika kebocoran data terjadi," ucap Herman.
Herman menjelaskan, efek kebocoran data masif sudah banyak terjadi di banyak negara dengan korban-korban korporasi besar seperti Travelex di Inggris, perusahaan kripto di Jepang dan sebagainya.
"Kita harus menghindari hal serupa ini terjadi misalnya di e-commerce kita dan di 2023/2024 data pemilih kita di KPU," ungkapnya.
"Kominfo sendiri sebagai pembuat kebijakan harus lebih visioner dan maju dalam penyediaan ekosistem dan kebijakan pro Cyber Security termasuk menyelesaikan UU yang terkait," sambungnya.
Ketiga lanjut Herman, kemandirian data nasional. Selama data-data mayoritas masih diproses, diolah dan disimpan di luar negeri maka peran lembaga manapun di dalam negeri akan terbatas.
"Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya," jelasnya.
