Persilakan SBY Turun Gunung, PDIP: Jangan Fitnah Pemerintahan Jokowi
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilakan SBY untuk turun gunung. Namun, dengan catatan tidak memfitnah pemerintahan Jokowi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempersilakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun gunung. Namun, dengan catatan tidak memfitnah pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut dikatakan Hasto menanggapi SBY yang akan turun gunung pada Pemilu 2024. Alasan SBY turun gunung karena dirinya menilai ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil (Jurdil).
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto, Sabtu (17/9/2022).
Hasto menegaskan pada pemerintah SBY lah terjadi puncak kecurangan pemilu. Menurutnya saat itu kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto.
Hasto mencontohkan salah satu bukti kecurangan pemilu pada era SBY ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.
Dampak lebih lanjut, menurut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres nanti tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut dikatakan Hasto menanggapi SBY yang akan turun gunung pada Pemilu 2024. Alasan SBY turun gunung karena dirinya menilai ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil (Jurdil).
“Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto, Sabtu (17/9/2022).
Hasto menegaskan pada pemerintah SBY lah terjadi puncak kecurangan pemilu. Menurutnya saat itu kecurangan dan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Hasto.
Hasto mencontohkan salah satu bukti kecurangan pemilu pada era SBY ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
"Di luar itu, data-data hasil pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Hasto.
Dampak lebih lanjut, menurut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, sulitnya pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres nanti tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi.
Explore More