Serapan Anggaran Corona Rendah, Intan Fauzi: Rakyat yang Dirugikan
Kamis, 02 Juli 2020 - 20:48 WIB
loading...
A
A
A
Intan mengatakan, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR. Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari sim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen.
"Menjadikan COVID-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran adalah mengada-ngada dan ironis," katanya. (Baca juga: Pemerintah Harus Transparan soal Dana Ratusan Triliun untuk COVID-19 )
Dikatakan Intan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41%. Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran.
"Betapa ruginya rakyat, akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada. Semakin sedikit anggaran yang terserap maka fungsi anggaran sebagai alat distribusi dan pemerataan pembangunan tidak tercapai," paparnya.
Menurutnya, tindakan berskala dan berimplikasi besar memang sepatutnya diambil oleh Pemerintah. Dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang tengah kita hadapi ini sangat dahsyat. Karena itu, perlu kebijakan luar biasa (extra ordinary).
"Menjadikan COVID-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran adalah mengada-ngada dan ironis," katanya. (Baca juga: Pemerintah Harus Transparan soal Dana Ratusan Triliun untuk COVID-19 )
Dikatakan Intan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41%. Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran.
"Betapa ruginya rakyat, akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada. Semakin sedikit anggaran yang terserap maka fungsi anggaran sebagai alat distribusi dan pemerataan pembangunan tidak tercapai," paparnya.
Menurutnya, tindakan berskala dan berimplikasi besar memang sepatutnya diambil oleh Pemerintah. Dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang tengah kita hadapi ini sangat dahsyat. Karena itu, perlu kebijakan luar biasa (extra ordinary).
Lihat Juga :
