BEM Nusantara Minta Pemerintah Segera Atur BBM Bersubsidi Tidak Dikonsumsi Orang Kaya
Sabtu, 17 September 2022 - 12:13 WIB
loading...
BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi yang mengatur teknis penjualan BBM bersubsidi agar tidak bisa diakses orang kaya. Foto/Istimewa
A
A
A
MALANG - BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi yang mengatur teknis penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak bisa diakses orang kaya.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Reja Anggara mengatakan BBM bersubsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya jelas dinikmati oleh masyarakat kategori kaya. Baca juga: Jokowi Minta Pembagian BLT BBM Dilakukan Secara Cepat dan Tepat Sasaran
"Kita tahu banyak orang menengah ke atas menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, maka dari itu juga pihak Pertamina harus berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana menentukan juknisnya (penjualan dan penggunannya)," ujar Reja usai diskusi 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan BBM' di Universitas Gajayana Malang, Jawa Timur, Jumat (16/9/2022).
Regulasi yang mengatur distribusi BMM bersubsidi saat ini belum diterapkan. Regulasi itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Reja, penggunaan BBM bersubsidi juga menjadi alasan yang logis bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Di samping penyesuaian harga BBM ini dikarenakan adanya ekonomi global yang tak menentu dan dampak dari perang di Eropa yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi.
Harga minyak dunia yang melambung tinggi ini membuat pemerintah harus menaikkan subsidi pembeliaan BBM demi tercapainya kebutuhan BBM di dalam negeri. Akibat dari subsidi ini, beban subsidi pada APBN membengkak.
Reja menyatakan langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada masyarakat secara langsung melalui Bansos merupakan hal yang realistis.
"Kita harus berpikir realistis bahwa ketika hal ini akan disubsidi lagi, maka akan membebani hutang negara dan kemudian juga APBN kita jebol. Dan untuk mengambil (kebijakan) hutang (demi subsidi BBM) kita tidak rekomendasikan kepada Pemerintah," tutur dia.
Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bansos itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan angkutan umum. Baca juga: Soal BLT BBM, AHY Sebut Produk SBY yang Dulu Ditentang namun Sekarang Ditiru
Reja kembali menegaskan pihaknya akan terus mengawal pemberian bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. "BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi daripada pengalihan subsidi BBM yang diberikan Pemerintah kepada masyakat agar tepat sasaran," tegasnya.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Reja Anggara mengatakan BBM bersubsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya jelas dinikmati oleh masyarakat kategori kaya. Baca juga: Jokowi Minta Pembagian BLT BBM Dilakukan Secara Cepat dan Tepat Sasaran
"Kita tahu banyak orang menengah ke atas menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, maka dari itu juga pihak Pertamina harus berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana menentukan juknisnya (penjualan dan penggunannya)," ujar Reja usai diskusi 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan BBM' di Universitas Gajayana Malang, Jawa Timur, Jumat (16/9/2022).
Regulasi yang mengatur distribusi BMM bersubsidi saat ini belum diterapkan. Regulasi itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Reja, penggunaan BBM bersubsidi juga menjadi alasan yang logis bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Di samping penyesuaian harga BBM ini dikarenakan adanya ekonomi global yang tak menentu dan dampak dari perang di Eropa yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi.
Harga minyak dunia yang melambung tinggi ini membuat pemerintah harus menaikkan subsidi pembeliaan BBM demi tercapainya kebutuhan BBM di dalam negeri. Akibat dari subsidi ini, beban subsidi pada APBN membengkak.
Reja menyatakan langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada masyarakat secara langsung melalui Bansos merupakan hal yang realistis.
"Kita harus berpikir realistis bahwa ketika hal ini akan disubsidi lagi, maka akan membebani hutang negara dan kemudian juga APBN kita jebol. Dan untuk mengambil (kebijakan) hutang (demi subsidi BBM) kita tidak rekomendasikan kepada Pemerintah," tutur dia.
Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bansos itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan angkutan umum. Baca juga: Soal BLT BBM, AHY Sebut Produk SBY yang Dulu Ditentang namun Sekarang Ditiru
Reja kembali menegaskan pihaknya akan terus mengawal pemberian bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan. "BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi daripada pengalihan subsidi BBM yang diberikan Pemerintah kepada masyakat agar tepat sasaran," tegasnya.
(kri)
Lihat Juga :
