Politik Makin Panas

TAHUN politik sudah dimulai lebih cepat. Ini ditandai dengan peristiwa yang beraroma persaingan di level elite politik di berbagai lembaga negara maupun lembaga politik lain. Dimulai dengan kisruh kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di mana posisi Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dilengserkan di Mukernas digantikan oleh Muhammad Mardiono. Suharso melawan dan merasa pencopotan dirinya tidak sah. Kini bola di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), siapa ketua umum yang diakui oleh pemerintah.

Gonjang-ganjing di tubuh PPP ini terjadi pada saat parpol sedang menyelesaikan tahapan pemilu yakni pendaftaran parpol di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konflik internal pasti sangat merepotkan karena kuda-kuda parpol untuk menghadapi perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sedang dipasang kuat-kuatnya.

Siapa pun ketua umum yang akan diakui pemerintah pasti akan kedodoran melakukan konsolidasi internal maupun eksternal. Jelas ini risikonya besar karena memengaruhi target perolehan suara yang sudah ditentukan sebelumnya.

Di bagian lain, situasi internal TNI juga memanas setelah anggota DPR RI Effendy Simbolon melontarkan kritik keras dalam rapat dengar pendapat di DPR terkait isu ketidakharmonisan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Sentilan Simbolon direspons dengan tidak kalah keras dari sejumlah anggota TNI aktif, termasuk kalangan purnawirawan TNI.

Situasi menjadi kian tidak elok karena TNI sebagai benteng terakhir keutuhan NKRI ini ternyata sudah terseret dalam arus polemik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jual beli serangan seperti halnya terjadi dalam pertandingan final sepak bola sungguh membuat masyarakat was-was sekaligus sedih.

Mengapa? Karena, para pemimpin negeri ini ternyata lebih memilih ego sektoral ketimbang membangun kebersamaan dalam perbedaan seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Para elite justru menunjukkan sikap yang jauh dari rasa kebersamaan sebagai komponen bangsa yang harusnya menjadi panutan akar rumput. Yang menonjol justru menang-menangan, sombong-sombongan, dan ego-egoan. Singkatnya adu kekuasaan dan jabatan.

Andaikan benar ada perbedaan dan ketidakharmonisan di internal TNI, mestinya cara mengurai masalahnya tidak demikian. Pertanyaan anggota DPR itu mestinya dijadikan bahan introspeksi bersama dalam suasana yang lebih sejuk. Membantah bahwa telah terjadi perpecahan di lingkungan TNI itu memang harus dilakukan.

Tapi, mestinya bukan sekadar bantahan kata-kata, tapi mesti ditunjukkan dengan tindakan atau aksi nyata agar masyarakat bisa melihat langsung bahwa para bintang di TNI baik-baik saja. Kalangan DPR pun diimbau mampu memilah dan memilih pertanyaan dan pernyataan untuk konsumsi internal atau konsumsi publik dengan pertimbangan dampak sosial politik yang ditimbulkan.

Kemudian yang tak kalah seru di pekan ini adalah masifnya serangan hacker yang menyebut dirinya Bjorka yang berhasil membobol data-data pribadi masyarakat dan para pejabat tinggi Republik dari menteri hingga presiden.

Pemerintah mengakui data-data rahasia negara sudah dibobol. Termasuk data pribadi Presiden Joko Widodo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat lain. Tapi, pemerintah memastikan data yang dibocorkan ke publik itu data yang sifatnya umum atau biasa. Data-data lain yang sifatnya confidential masih aman.

Bjorka pun tak berhenti menjalankan aksinya. Seolah ingin menjawab tantangan pemerintah bahwa kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Karena itu, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap para hacker itu. Ternyata setelah dicek dua pemuda yang dicurigai profilnya sangat jauh dengan apa yang disebut sebagai hacker. Tentu ini membuat kita juga trenyuh dan sedih.

Mengapa? Karena, negara terlihat kedodoran menghadapi ulah para peretas itu. Sekarang para pejabat dan mantan pejabat tinggi juga berdebar-debar menunggu dan berharap semoga data diri mereka aman-aman saja, tidak jadi sasaran hacker.

Sejumlah peristiwa di atas dianggap cukup mewakili bahwa politik elite di negeri ini sudah sangat panas. Apalagi jika dipertemukan dengan keresahan level akar rumput yang sedang berjibaku menghadapi gempuran kenaikan harga BBM bersubsidi yang diikuti kenaikan harga barang, termasuk harga kebutuhan pokok. Nyaris setiap hari kawasan seputaran Istana dan kompleks parlemen Senayan menjadi sasaran demo masyarakat baik itu mahasiswa, buruh, maupun kelompok masyarakat lain.

Mereka tetap solid meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban hidup masyarakat banyak. Hingga tulisan ini dicetak, pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda menerima masukan para demonstran. Pemerintah tetap yakin kenaikan BBM bersubsidi adalah kebijakan yang tepat.

Rakyat berharap situasi sosial politik yang panas itu bisa diturunkan tensinya. Publik butuh ketenangan agar stamina optimisme bangsa tidak terus terkuras dan akhirnya habis pada saat yang benar-benar menentukan yaitu pada saat Pemilu 2024.

Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com