Airlangga Perintahkan Fraksi MPR Kaji Urgensi Pembentukan PPHN
loading...
Bendahara Fraksi Partai Golkar di MPR Mujib Rohmat (kanan) dalam seminar yang digelar Fraksi MPR, Kamis (15/9/2022). Foto: Felldy Utama/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan Fraksi Golkar di MPR untuk mengkaji secara mendalam terkait urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara ( PPHN ). Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Fraksi Partai Golkar di MPR Mujib Rohmat.
"Itu perintah dari ketua umum (Airlangga, red) untuk mencermati itu, baru nanti kesepakatannya seperti apa kita rumuskan bareng-bareng," kata Mujib Rohmat dalam seminar yang digelar Fraksi MPR, Kamis (15/9/2022).
Mujib menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apa pun perihal rencana pembentukan PPHN ini. Sebab, fraksinya masih terus menampung aspirasi dari sejumlah pakar tata negara hingga elemen masyarakat.
Setelah itu, kata dia, aspirasi yang telah diterima akan ditindaklanjuti kembali oleh Fraksi Partai Golkar sebelum nantinya akan dibawa pada forum Rapat Paripurna MPR. "Kita akan mendiskusikan teman-teman dari pimpinan FPG apakah perlu atau tidak, kalau barangkali perlu kita memang merumuskan lagi dengan tim yang lebih kecil dan intens kemudian kita sampaikan kepada ketua umum, kemudian kita dapat arahan dan itu menjadi keputusan resmi dari MPR sebagai kepanjangan tangan dari DPP Partai Golkar," ujarnya.
"Itu perintah dari ketua umum (Airlangga, red) untuk mencermati itu, baru nanti kesepakatannya seperti apa kita rumuskan bareng-bareng," kata Mujib Rohmat dalam seminar yang digelar Fraksi MPR, Kamis (15/9/2022).
Mujib menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apa pun perihal rencana pembentukan PPHN ini. Sebab, fraksinya masih terus menampung aspirasi dari sejumlah pakar tata negara hingga elemen masyarakat.
Setelah itu, kata dia, aspirasi yang telah diterima akan ditindaklanjuti kembali oleh Fraksi Partai Golkar sebelum nantinya akan dibawa pada forum Rapat Paripurna MPR. "Kita akan mendiskusikan teman-teman dari pimpinan FPG apakah perlu atau tidak, kalau barangkali perlu kita memang merumuskan lagi dengan tim yang lebih kecil dan intens kemudian kita sampaikan kepada ketua umum, kemudian kita dapat arahan dan itu menjadi keputusan resmi dari MPR sebagai kepanjangan tangan dari DPP Partai Golkar," ujarnya.
(rca)
Lihat Juga :
