60% Responden di Tiga Wilayah Pilkada Ini Masih Akan Terima Politik Uang
Kamis, 02 Juli 2020 - 17:45 WIB
loading...
Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menyebut sebagian besar pemilih di tiga wilayah yakni Sumatera, Jawa dan Kalimantan masih akan menerima politik uang saat Pilkada 2020 mendatang. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menyebut sebagian besar pemilih masih akan menerima politik uang saat Pilkada Serentak 2020 mendatang. Survei ini dilakukan di tiga wilayah yakni Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang melaksanakan Pilkada 2020.
“Rata-rata sekitar 60% pemilih ketika ditawari politik uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima,” ujar Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata dalam diskusi online bertajuk Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: Amien Rais Duga Jokowi Sedang Bermain Sandiwara Politik)
Dia mengatakan riset ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dimana dilakukan pada medio bulan Januari hingga Maret.
“Jumlah responden 440. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Margin of Error (MoE) ± 4.47%,” ungkapnya.
Dia mengatakan untuk di wilayah Sumatera sebanyak 62,95% masih akan menerima politik jika ada kandidat/tim pemenangan/konsultan yang menawari. Sementara di Pulau Jawa sebanyak 60% responden yang mengaku akan menerima politik uang.
“Di Kalimantan, responden yang mengaku akan menerima politik uang sebanyak 64,77%,” paparnya.
Dian menyebut bahwa potensi politik uang masih akan terjadi pada pilkada kali ini. Bahkan dengan adanya pandemi membuat kerawanan ini menjadi semakin lebar. Apalagi riset ini dilakukan sebelum pandemi dimana kondisi ekonomi belum seburuk saat ini. (Baca juga: Jokowi Marahi Menteri, Amien Rais: Saya Terbit Kasihan, Terbit Ketawa Juga... )
“Masyarat makin sensitif dengan segala persoalan yang beririsan dengan uang. Apalagi ditambah dengan ancaman PHK yang menghantui pemilih di 270 wilayah pilkada,” pungkasnya.
“Rata-rata sekitar 60% pemilih ketika ditawari politik uang dari kandidat beserta perangkat turunannya mengaku akan menerima,” ujar Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Dian Permata dalam diskusi online bertajuk Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: Amien Rais Duga Jokowi Sedang Bermain Sandiwara Politik)
Dia mengatakan riset ini dilakukan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dimana dilakukan pada medio bulan Januari hingga Maret.
“Jumlah responden 440. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Margin of Error (MoE) ± 4.47%,” ungkapnya.
Dia mengatakan untuk di wilayah Sumatera sebanyak 62,95% masih akan menerima politik jika ada kandidat/tim pemenangan/konsultan yang menawari. Sementara di Pulau Jawa sebanyak 60% responden yang mengaku akan menerima politik uang.
“Di Kalimantan, responden yang mengaku akan menerima politik uang sebanyak 64,77%,” paparnya.
Dian menyebut bahwa potensi politik uang masih akan terjadi pada pilkada kali ini. Bahkan dengan adanya pandemi membuat kerawanan ini menjadi semakin lebar. Apalagi riset ini dilakukan sebelum pandemi dimana kondisi ekonomi belum seburuk saat ini. (Baca juga: Jokowi Marahi Menteri, Amien Rais: Saya Terbit Kasihan, Terbit Ketawa Juga... )
“Masyarat makin sensitif dengan segala persoalan yang beririsan dengan uang. Apalagi ditambah dengan ancaman PHK yang menghantui pemilih di 270 wilayah pilkada,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
