PPP Sebut Tak Punya Niat Usulkan Reshuffle Suharso dari Kabinet
Selasa, 13 September 2022 - 18:14 WIB
loading...
Suharso Monoarfa. PPP mengaku tidak punya niat mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk me-reshuffle Suharso dari Kabinet Indonesia Maju. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak memiliki niat mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk me-reshuffle Suharso Monoarfa . Menurut PPP, pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Suharso merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju. Saat ini, posisi Suharso sebagai Ketua Umum DPP PPP telah diganti oleh Muhammad Mardiono yang didaulat sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP dalam Mukernas PPP di Banten.
"Jadi, reshuffle itu adalah hak prerogatif pemegang mandat dari rakyat. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Jadi kita tidak ikut-ikutan apa yang menjadi tupoksi dari Pak Jokowi," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Politikus yang akrab disapa Awiek tersebut menegaskan bahwa PPP tidak memiliki niatan untuk mengusulkan kepada Jokowi me-reshuffle Suharso dari kabinet. PPP taat asas bahwa reshuffle itu hak Presiden Jokowi.
Baca juga: Suharso Monoarfa Tegaskan Masih Ketua Umum PPP
"Ya kita belum ke arah sana. Sama sekali kami dari PPP tidak ada niatan untuk mengajukan reshuffle terhadap Pak Suharso. Karena kita memegang asas, konstitusi kita bahwa itu adalah hak prerogatif dari Presiden,” ujarnya.
Soal posisi Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono yang masih menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Awiek menjelaskan tinggal bagaimana menyiasati Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) saja.
"Namun Pak Mardiono lebih mematuhi fatsun dan etika politik dan etika ketimuran. Karena Pak Mardiono itu orang Jogja dan Pak Jokowi itu orang Solo, istilahnya kulonuwun dan menyampaikan informasi terkini. Dan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya, karena Pak Mardiono dilantik oleh Presiden,” tandasnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa irit bicara saat dikonfirmasi mengenai kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia hanya meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.
"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik, udah, udah, udah," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Suharso yang dipanggil Presiden Jokowi, mengaku dimintai keterangan soal kisruh internal PPP dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal IKN ya," katanya.
Terkait posisinya di PPP, Suharso mengaku akan mengurusnya nanti secara baik-baik. "Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," kata Suharso.
Diketahui, Suharso merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju. Saat ini, posisi Suharso sebagai Ketua Umum DPP PPP telah diganti oleh Muhammad Mardiono yang didaulat sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP dalam Mukernas PPP di Banten.
"Jadi, reshuffle itu adalah hak prerogatif pemegang mandat dari rakyat. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Jadi kita tidak ikut-ikutan apa yang menjadi tupoksi dari Pak Jokowi," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Politikus yang akrab disapa Awiek tersebut menegaskan bahwa PPP tidak memiliki niatan untuk mengusulkan kepada Jokowi me-reshuffle Suharso dari kabinet. PPP taat asas bahwa reshuffle itu hak Presiden Jokowi.
Baca juga: Suharso Monoarfa Tegaskan Masih Ketua Umum PPP
"Ya kita belum ke arah sana. Sama sekali kami dari PPP tidak ada niatan untuk mengajukan reshuffle terhadap Pak Suharso. Karena kita memegang asas, konstitusi kita bahwa itu adalah hak prerogatif dari Presiden,” ujarnya.
Soal posisi Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono yang masih menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Awiek menjelaskan tinggal bagaimana menyiasati Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) saja.
"Namun Pak Mardiono lebih mematuhi fatsun dan etika politik dan etika ketimuran. Karena Pak Mardiono itu orang Jogja dan Pak Jokowi itu orang Solo, istilahnya kulonuwun dan menyampaikan informasi terkini. Dan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya, karena Pak Mardiono dilantik oleh Presiden,” tandasnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa irit bicara saat dikonfirmasi mengenai kisruh di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia hanya meminta agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.
"Ya nantilah kita selesaikan baik-baik, udah, udah, udah," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Suharso yang dipanggil Presiden Jokowi, mengaku dimintai keterangan soal kisruh internal PPP dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Saya tadi banyak bicara soal itu (PPP) dan soal IKN ya," katanya.
Terkait posisinya di PPP, Suharso mengaku akan mengurusnya nanti secara baik-baik. "Nanti saja, saya selesaikan baik-baik," kata Suharso.
(zik)
Lihat Juga :
