Marak Hacker Bobol Data Pemerintahan, Faldo: Tak Ada Rahasia, Negara Ini Sudah Terbuka
loading...
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini meyakini bahwa pemerintah Indonesia sangat terbuka dan mengklaim tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi kepada masyarakat. FOTO/INSTAGRAM FALDO MALDINI
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini turut menanggapi maraknya hacker yang diduga membobol data -data masyarakat hingga lembaga pemerintahan. Faldo meyakini bahwa pemerintah Indonesia sangat terbuka dan mengklaim tidak ada rahasia yang ditutup-tutupi kepada masyarakat.
"Terkait soal hacker, negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, masyarakat juga harus ikut mengawasi kinerja pemerintahan. Saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi, kata Faldo, ingin dibangun pemerintahan yang inklusif dan transparan. "Publik pun memang didorong untuk mengawasi. Kita ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia," katanya.
Selain itu, kata Faldo, saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Diharapkan dengan kehadiran aturan tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
"Keamanan data pribadi memang sesuatu yang terus kita perkuat. Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan membentuk Tim Keadaan Darurat atau Emergency Response Team. Tim tersebut nantinya terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Cegah Kebocoran Data, Pemerintah Akan Bentuk Emergency Response Team
"Perlu ada Emergency Response Team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Johnny usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurut Johnny, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran terkait segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada presiden.
"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," katanya.
"Terkait soal hacker, negara ini sudah terbuka. Saya kira tidak banyak soal pemerintahan yang benar-benar rahasia. Dinding gedung-gedung pemerintahan juga ada kupingnya. Kalau ada yang kaget dan baru tahu, kayaknya kurang gaul aja," kata Faldo kepada wartawan, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, masyarakat juga harus ikut mengawasi kinerja pemerintahan. Saat ini di bawah kepemimpinan Jokowi, kata Faldo, ingin dibangun pemerintahan yang inklusif dan transparan. "Publik pun memang didorong untuk mengawasi. Kita ini sedang berupaya membangun pemerintahan yang inklusif dan transparan, jadi tidak ada sakralisasi lewat rahasia-rahasia," katanya.
Selain itu, kata Faldo, saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Diharapkan dengan kehadiran aturan tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
"Keamanan data pribadi memang sesuatu yang terus kita perkuat. Pembahasan RUU PDP pun terus berjalan, benar-benar ditimbang dengan hati-hati, agar memberikan keadilan bagi semuanya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan membentuk Tim Keadaan Darurat atau Emergency Response Team. Tim tersebut nantinya terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca juga: Cegah Kebocoran Data, Pemerintah Akan Bentuk Emergency Response Team
"Perlu ada Emergency Response Team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada Emergency Response Team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Johnny usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurut Johnny, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran terkait segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada presiden.
"Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian/lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
