BLT BBM Dinilai Efektif Bantu Ringankan Beban Masyarakat Tak Mampu
loading...
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu. Foto: Antara
A
A
A
JAKARTA - Bantuan langsung tunai ( BLT ) untuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif meringankan beban masyarakat tidak mampu. Subsidi BBM dinilai cenderung tidak efektif lantaran siapa pun bisa membeli BBM bersubsidi tanpa harus adanya verifikasi data.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," ujar Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Reyhan Noor, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, harga pangan perlu diawasi pemerintah. Ketersediaan barang juga perlu dipastikan. Pasalnya, harga cenderung lebih mudah naik jika barang tidak tersedia.
Baca juga: BLT BBM Tahap Pertama Sudah Disalurkan ke 445 Daerah
Maka itu, kata dia, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan. Sedangkan Waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini dinilai bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023.
Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Dia menilai penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan BLT BBM pada Kamis 1 September 2022. Keluarga penerima manfaat sebanyak 18,48 juta di 445 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahap pertama.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian," ujar Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Reyhan Noor, Jumat (9/9/2022).
Menurutnya, harga pangan perlu diawasi pemerintah. Ketersediaan barang juga perlu dipastikan. Pasalnya, harga cenderung lebih mudah naik jika barang tidak tersedia.
Baca juga: BLT BBM Tahap Pertama Sudah Disalurkan ke 445 Daerah
Maka itu, kata dia, ketersediaan barang pokok dan BBM menjadi kunci keberlangsungan kebijakan pemerintah ke depan. Sedangkan Waktu empat bulan penyaluran BLT BBM hingga akhir tahun ini dinilai bisa menjadi kesempatan pemerintah untuk konsolidasi menyongsong 2023.
Konsolidasi mencakup penyesuaian upah minimum dengan pengusaha akibat meningkatnya inflasi. Dia menilai penyesuaian upah menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Secara khusus, kebijakan BLT juga perlu disesuaikan untuk masyarakat tidak mampu untuk tahun depan. Penyesuaian dapat dilakukan, baik melalui penambahan nominal maupun jumlah penerima," pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan BLT BBM pada Kamis 1 September 2022. Keluarga penerima manfaat sebanyak 18,48 juta di 445 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahap pertama.
(rca)
Lihat Juga :
