Soal Reshuffle, Pengamat: Jokowi Berpeluang Ajak Parpol di Luar Koalisi
Kamis, 02 Juli 2020 - 10:31 WIB
loading...
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, selalu ada kemungkinan partai politik bergabung dalam pemerintahan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, selalu ada kemungkinan partai politik bergabung dalam pemerintahan. Hal ini dikatakan Bakir menyusul isu reshuffle kabinet yang menguat ke publik setelah Presiden Jokowi dalam rapat kabinet mengevaluasi kinerja para menterinya dalam menangani pandemi Covid-19. "Dalam politik tidak ada yang final, cair, dan selalu banyak kemungkinan termasuk mengajak partai lain untuk bergabung di tengah jalan," kata Bakir saat dihubungi SINDOnews, Kamis (2/7/2020).
Menurut Bakir, bicara sejarah parpol bergabung ke pemerintahan di tengah jalan pernah dilakukan pemerintahan Jokowi di periode pertamanya. Saat itu, koalisi pemerintahan Jokowi mengizinkan Golkar dan PAN untuk bergabung dan kemudian mendapat posisi di kabinet. (Baca juga:Amien Rais Duga Jokowi Sedang Bermain Sandiwara Politik)
Lebih lanjut Bakir menilai, Presiden pasti selalu berpikir untuk bisa merangkul sebanyak mungkin dukungan untuk kelancaran agenda dan kebijakannya. Terlebih, dukungan itu diperlukan untuk periode keduanya. Di sisi lain, semakin banyak dukungan, maka otomatis akan membuat pembagian kue kekuasaan semakin merepotkan. "Tinggal bagaimana dari awal ada kontrak politik yang jelas untuk kekuatan langkah kolektif antara Jokowi dengan partai pendukungnya," ujarnya.
Menurut Bakir, bicara sejarah parpol bergabung ke pemerintahan di tengah jalan pernah dilakukan pemerintahan Jokowi di periode pertamanya. Saat itu, koalisi pemerintahan Jokowi mengizinkan Golkar dan PAN untuk bergabung dan kemudian mendapat posisi di kabinet. (Baca juga:Amien Rais Duga Jokowi Sedang Bermain Sandiwara Politik)
Lebih lanjut Bakir menilai, Presiden pasti selalu berpikir untuk bisa merangkul sebanyak mungkin dukungan untuk kelancaran agenda dan kebijakannya. Terlebih, dukungan itu diperlukan untuk periode keduanya. Di sisi lain, semakin banyak dukungan, maka otomatis akan membuat pembagian kue kekuasaan semakin merepotkan. "Tinggal bagaimana dari awal ada kontrak politik yang jelas untuk kekuatan langkah kolektif antara Jokowi dengan partai pendukungnya," ujarnya.
(cip)
